Regulasi Baru India Picu Penolakan, Apple Google Samsung Angkat Suara

Pemerintah India tengah membahas regulasi baru yang mewajibkan pelacakan lokasi berbasis satelit aktif secara permanen di semua smartphone. Usulan ini muncul sebagai upaya meningkatkan dukungan teknis bagi penegakan hukum dalam memperoleh data lokasi yang lebih akurat saat melakukan penyelidikan kriminal. Otoritas telekomunikasi India berpendapat bahwa metode pelacakan yang mengandalkan menara seluler tidak lagi memadai untuk tuntutan investigasi modern.

Asosiasi telekomunikasi di negara tersebut kemudian mengusulkan penggunaan Assisted GPS atau A GPS yang aktif tanpa henti. Fitur ini memungkinkan perangkat mendapatkan koordinat yang lebih presisi dengan bantuan sinyal jaringan. Mereka menilai langkah ini dapat menjadi standar baru untuk memastikan setiap perangkat tetap dapat dilacak kapan pun dibutuhkan aparat.

Namun, rencana ini langsung memicu penolakan dari Apple, Google, dan Samsung. Ketiga perusahaan tersebut menilai regulasi yang menjadikan pelacakan satelit aktif secara terus menerus sebagai kewajiban merupakan kebijakan yang membawa risiko signifikan bagi privasi ratusan juta pengguna smartphone di India. Mereka menegaskan bahwa perangkat seharusnya tidak diposisikan sebagai alat pemantauan permanen yang dapat diakses kapan saja oleh pihak tertentu.

Kekhawatiran Industri Teknologi Terhadap Privasi Pengguna

Apple, Google, dan Samsung menyampaikan keberatan karena kebijakan tersebut berpotensi menjadikan smartphone sebagai instrumen pengawasan yang tidak memiliki batasan jelas. Praktik seperti ini belum pernah diterapkan oleh negara mana pun. Tanpa kejelasan mekanisme pengamanan data, pelacakan yang terus aktif dapat disalahgunakan atau menimbulkan risiko kebocoran data sensitif.

Perwakilan perusahaan juga mengingatkan bahwa pelacakan satelit permanen akan berdampak pada individu yang memiliki profesi atau peran tertentu yang membutuhkan kerahasiaan lokasi. Misalnya jurnalis investigasi, pekerja kemanusiaan, atau pejabat yang memiliki mobilitas tinggi. Mereka menilai kebijakan ini belum menunjukkan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan penyelidikan kriminal dan perlindungan privasi warga negara.

Selain itu, mereka mempertanyakan urgensi penggunaan pelacakan tanpa henti untuk kasus kriminal umum. Menurut mereka, pelacakan berbasis permintaan, seperti ketika ada surat perintah resmi, cukup untuk mendukung investigasi tanpa mengorbankan hak privasi pengguna.

Dampak Teknologi dan Implikasi Pasar Smartphone

Para pakar teknologi mengingatkan bahwa usulan pelacakan dengan akurasi radius satu meter dapat menciptakan situasi pengawasan yang terlalu intensif. Ini menjadi perdebatan global karena batas antara keamanan dan invasi privasi semakin tipis. India sendiri merupakan pasar smartphone terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 735 juta perangkat aktif. Sistem operasi Android menguasai lebih dari 95 persen perangkat tersebut sehingga kebijakan baru dapat memengaruhi hampir seluruh ekosistem digital di sana.

Jika aturan diberlakukan, produsen perangkat dan pengembang sistem operasi harus melakukan penyesuaian teknis pada skala besar. Hal ini termasuk modifikasi firmware, penyesuaian pada pengaturan privasi, serta potensi perubahan pada persyaratan keamanan data. Perubahan demikian berdampak langsung pada biaya produksi dan pengembangan, sehingga akan memengaruhi dinamika bisnis perusahaan teknologi global.

Latar Belakang Regulasi dan Dinamika Politik Teknologi di India

Usulan pelacakan satelit permanen muncul dalam konteks regulasi teknologi India yang dalam beberapa tahun terakhir semakin ketat. Pemerintah sebelumnya juga mengusulkan kewajiban aplikasi lokal bawaan pada perangkat baru, meskipun kemudian ditarik kembali setelah mendapat kritik keras dari industri. Perubahan cepat dalam kebijakan digital di negara tersebut membuat perusahaan teknologi menilai perlunya dialog yang lebih transparan dan berbasis kajian risiko.

Hingga kini, kementerian terkait belum memberikan pernyataan resmi tentang kelanjutan usulan tersebut. Pertemuan tingkat tinggi antara pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan smartphone bahkan mengalami penundaan. Situasi ini menandakan belum ada kesepakatan final mengenai arah regulasi pelacakan ini.

Posisi Teknologi A GPS dalam Ekosistem Global

A GPS sebenarnya telah lama digunakan untuk mempercepat proses mendapatkan sinyal lokasi pada perangkat modern. Kombinasi antara jaringan satelit dan data dari operator seluler memungkinkan akurasi yang lebih tinggi. Namun, mewajibkan perangkat agar terus aktif tanpa opsi untuk menonaktifkannya menjadi langkah yang tidak lazim. Tidak ada negara lain yang memaksakan standar seperti ini secara nasional.

Teknologi satelit biasanya digunakan dalam konteks keselamatan, misalnya pada perangkat outdoor seperti jam tangan Garmin yang memiliki fitur komunikasi satelit untuk situasi darurat di wilayah tanpa sinyal. Penggunaannya bersifat opsional dan bukan kewajiban yang diberlakukan secara permanen.

Privasi, Kedaulatan Data, dan Arah Kebijakan Digital

Perdebatan mengenai pelacakan satelit permanen di India mencerminkan ketegangan antara perlindungan privasi global dan upaya pemerintah memperkuat kedaulatan data nasional. Negara negara lain juga menghadapi dilema serupa, terutama dalam pengawasan digital yang berkaitan dengan keamanan nasional. Kebijakan seperti ini dapat menjadi preseden bagi yurisdiksi lain yang tengah mempertimbangkan regulasi akses data yang lebih ketat.

Di sisi lain, terdapat contoh pemanfaatan teknologi yang lebih positif seperti program offset karbon oleh Telkomsel yang difokuskan pada keberlanjutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat diarahkan ke tujuan yang konstruktif tanpa memunculkan risiko pengawasan berlebih.

Arah Keputusan Pemerintah India

Masa depan regulasi pelacakan satelit permanen akan sangat ditentukan oleh hasil dialog antara regulator, perusahaan telekomunikasi, dan produsen perangkat. Dengan belum adanya konsensus, India berada di persimpangan penting dalam menentukan apakah regulasi tersebut perlu direvisi atau diarahkan pada kebijakan yang lebih seimbang. Pilihan pemerintah nantinya akan memberi pengaruh besar pada tren kebijakan digital global, terutama mengingat posisi India sebagai salah satu pasar smartphone terbesar di dunia.