Usai Ledakan Sekolah, Prabowo Usul Batasi Game Online, PUBG Jadi Sasaran?

Gadget – Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan akan membatasi atau mengatur akses terhadap game online tertentu, termasuk PUBG, sebagai respons atas ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025. Langkah ini muncul dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman resminya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah menteri kabinet.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden sangat prihatin atas dugaan pengaruh konten game online terhadap perilaku kekerasan pada generasi muda. “Beliau menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujarnya.

Pernyataan ini memicu perdebatan luas di masyarakat: apakah game online benar-benar berkontribusi terhadap tindakan ekstrem seperti ledakan di sekolah? Dan jika ya, bagaimana kebijakan pembatasan tersebut akan dirancang tanpa melanggar kebebasan digital?

Artikel ini mengupas latar belakang kebijakan yang diusulkan, kaitannya dengan insiden SMAN 72, fokus pada PUBG, serta alternatif solusi yang disarankan Prabowo untuk membangun karakter generasi muda.

Insiden SMAN 72 Jakarta: Ledakan yang Mengguncang Dunia Pendidikan

Pada Jumat siang, 7 November 2025, sebuah ledakan keras terjadi di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta, yang berlokasi di dalam Kompleks Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ini menyebabkan 96 orang terluka, termasuk siswa, guru, dan staf sekolah.

Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, dampak psikologis dan sosialnya sangat besar. Hingga Sabtu malam (8/11), 29 korban masih dirawat di rumah sakit, sementara 67 lainnya telah dipulangkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pelaku diduga adalah seorang siswa dari sekolah tersebut. “Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Iya (pelajar),” katanya di Istana Merdeka.

Meski motif pasti belum diumumkan, insiden ini langsung memicu evaluasi nasional terhadap lingkungan pendidikan, pengawasan keamanan, dan pengaruh budaya digital terhadap remaja.

Prabowo Soroti Game Online: “PUBG Picu Normalisasi Kekerasan”

Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo secara khusus menyoroti game online bertema kekerasan, dengan PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) sebagai contoh utama.

“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya,” ujar Prasetyo Hadi. “Di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi.”

Presiden khawatir bahwa paparan berulang terhadap simulasi kekerasan dalam game bisa membuat anak muda menganggap tindakan destruktif sebagai hal biasa. “Secara psikologis, anak-anak yang bermain game online seperti PUBG dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa,” tambahnya.

Ini bukan kali pertama tokoh politik Indonesia mengaitkan game online dengan kekerasan. Namun, kali ini pernyataan datang langsung dari Presiden, menandakan kemungkinan munculnya kebijakan regulasi formal bukan sekadar imbauan.

Apa yang Dimaksud dengan “Membatasi”? Kemungkinan Kebijakan yang Akan Diambil

Istilah “membatasi” belum dijelaskan secara teknis, tetapi berdasarkan konteks, beberapa opsi kebijakan yang mungkin dipertimbangkan antara lain:

• Pembatasan usia ketat melalui verifikasi identitas digital (KTP/e-KTP)
• Pemblokiran sementara atau permanen terhadap game tertentu yang dianggap berisiko tinggi
• Kolaborasi dengan platform distribusi seperti Google Play dan App Store untuk memperketat klasifikasi konten
• Sosialisasi dampak psikologis game kekerasan melalui kurikulum sekolah
• Pengawasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah dan pembatasan akses internet tertentu

Namun, langkah ini akan menghadapi tantangan hukum dan teknis, terutama terkait kebebasan berekspresi dan privasi digital. Selain itu, efektivitas pembatasan game dalam mencegah kekerasan nyata masih diperdebatkan di kalangan akademisi.

Solusi Alternatif: Hidupkan Kembali Karang Taruna dan Pramuka

Menariknya, Prabowo tidak hanya fokus pada larangan ia juga menawarkan solusi afirmatif berbasis kegiatan sosial.

“Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” kata Prasetyo.

Bagi Prabowo, penggantian waktu luang digital dengan aktivitas nyata di masyarakat adalah kunci membangun karakter. Program seperti Pramuka, ekstrakurikuler kepemudaan, dan kegiatan gotong royong diharapkan bisa:

• Mengurangi ketergantungan pada gawai
• Menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial
• Memperkuat ikatan komunitas di tingkat lokal

Ini mencerminkan filosofi lama Prabowo: pembentukan mental melalui disiplin, kebersamaan, dan pengabdian.

Respons Publik dan Tantangan Regulasi

Pernyataan Prabowo langsung memicu pro-kontra di media sosial.

• Kelompok orang tua umumnya mendukung, terutama yang khawatir anaknya kecanduan game.
• Komunitas gamer menolak, menyebut bahwa korelasi tidak sama dengan sebab-akibat, dan menekankan pentingnya pendidikan literasi digital.
• Ahli psikologi anak menyarankan pendekatan edukatif, bukan represif misalnya dengan pendampingan orang tua dan pelatihan penggunaan teknologi sehat.

Di tingkat global, negara seperti Tiongkok telah menerapkan batas waktu bermain game untuk anak di bawah 18 tahun (hanya 3 jam per minggu). Namun, kebijakan tersebut juga dikritik karena terlalu otoriter.

Indonesia, sebagai negara demokratis, harus menemukan keseimbangan antara perlindungan anak dan kebebasan digital.

Peran Sekolah dan Guru dalam Pencegahan Dini

Selain regulasi game, Prabowo juga menekankan pentingnya kewaspadaan di lingkungan sekolah. Ia mengimbau para guru dan tenaga pendidik untuk:

• Lebih peka terhadap perubahan perilaku siswa
• Melaporkan aktivitas mencurigakan sejak dini
• Memperkuat pendidikan karakter dan nilai anti-kekerasan

Langkah ini sejalan dengan pendekatan “community-based prevention”, di mana pencegahan radikalisasi atau kekerasan dimulai dari lingkaran terdekat keluarga, sekolah, dan komunitas.

Kesimpulan: Antara Perlindungan dan Kebebasan

Usulan pembatasan game online oleh Presiden Prabowo adalah respons emosional sekaligus strategis terhadap tragedi kemanusiaan di SMAN 72. Namun, kebijakan publik tidak bisa hanya didasarkan pada kekhawatiran ia harus didukung oleh data, kajian psikologis, dan partisipasi publik.

Jika tujuannya adalah melindungi generasi muda dari pengaruh negatif digital, maka solusi terbaik mungkin bukan larangan total, melainkan:

• Regulasi cerdas
• Pendidikan literasi media
• Aktivasi ruang sosial nyata

Seperti kata Prabowo sendiri: bukan hanya tentang membatasi game, tapi tentang membangun kembali jiwa gotong royong dan kepedulian sosial nilai-nilai yang tak bisa ditemukan di dunia virtual, sekeras apa pun tembak-menembaknya.