Transfer Data ke AS? Waspadai Ancaman Keamanan Besar-besaran

Gadget – Pemerintah Indonesia disebut tengah membuka peluang kerja sama yang memungkinkan data pribadi warga dikirim ke Amerika Serikat. Alasannya, untuk mendapatkan keuntungan dagang seperti penghapusan tarif impor. Namun, di balik itu tersimpan ancaman siber yang tak main-main.

Menurut Sergey Lozhkin, pakar keamanan Kaspersky, transfer data lintas negara adalah praktik berisiko tinggi yang wajib diatur ketat dengan standar keamanan global.

“Memindahkan data ke luar perangkat pribadi saja sudah berisiko. Apalagi kalau dikirim ke negara besar seperti AS,” ujarnya.

Kenapa Transfer Data ke Negara Lain Berbahaya?

Menurut Lozhkin, data yang disimpan di infrastruktur AS sangat rentan karena negara tersebut menjadi target utama para peretas kelas dunia. Artinya, jika data warga Indonesia ada di sana, maka dampak kebocorannya bisa menyebar luas.

“Bayangkan APT (advanced persistent threat) dari negara lain ingin meretas AS. Mereka tak sengaja juga dapat data warga Indonesia,” jelasnya.

AS memang memiliki teknologi canggih dan sistem keamanan tinggi. Tapi justru karena “terlalu besar”, AS juga menjadi sasaran empuk bagi aktor jahat global. Bandingkan dengan Indonesia yang lebih kecil secara geopolitik dan lebih jarang menjadi target utama.

“Mereka lebih banyak diserang karena lebih penting secara politik. Kalau sistemnya dijebol, data kita juga ikut bocor,” kata Lozhkin.

Lozhkin menekankan pentingnya kesepakatan internasional soal standar minimum keamanan data sebelum data pribadi dikirim ke luar negeri. Hal ini mencakup:

• Protokol enkripsi
• Audit berkala
• Lokasi server cadangan
• Akses terbatas oleh otoritas asing

“Tanpa dokumen legal yang menjamin keamanan, tidak ada alasan data itu boleh dikirim ke luar negeri,” ujarnya.

Risiko Komersial dan Politik

Tak hanya soal keamanan teknis, transfer data lintas negara juga mengandung risiko politik. Negara penerima bisa saja menggunakan data tersebut untuk kepentingan ekonomi atau geopolitik, apalagi jika tidak ada pengawasan dari negara asal.

Namun, Lozhkin menolak memberi komentar politis, dan hanya mengingatkan dari sisi teknis: “Data adalah aset. Kalau bocor, bisa membahayakan negara asalnya.”

Indonesia Perlu Menolak Tanpa Proteksi

Dengan ancaman kebocoran dan penyalahgunaan, Indonesia perlu menolak segala bentuk kerja sama data lintas negara jika tidak disertai sistem proteksi dan perjanjian internasional yang jelas.

“Ini bukan soal pro atau kontra Amerika. Ini soal kedaulatan data warga kita,” tegas Lozhkin.

Lindungi Dulu, Baru Berbagi

Sergey Lozhkin menyimpulkan bahwa segala bentuk pertukaran data lintas negara harus mendahulukan keamanan dan kedaulatan digital. Pemerintah Indonesia tak boleh gegabah hanya karena iming-iming penghapusan tarif atau kemudahan dagang.

“Jangan berikan data warga ke negara manapun tanpa kontrak perlindungan jelas. Risiko terlalu besar,” tutupnya.