Shock! Spanyol Larang Semua Senjata ke Israel, Kapal Militer AS Kena Imbas

Parlemen Spanyol akhirnya mengambil langkah berani yang menggema ke seluruh dunia. Pada Rabu (8/10/2025), mayoritas anggota parlemen menyetujui dekrit yang secara resmi menetapkan embargo senjata penuh terhadap Israel. Keputusan ini menjadi bagian dari paket sanksi komprehensif yang diumumkan pemerintah Spanyol bulan lalu sebagai bentuk tanggapan atas konflik berkepanjangan dan serangan mematikan di Gaza.

Dekrit ini tidak hanya bersifat simbolis. Dokumen resmi tersebut memuat larangan total terhadap ekspor dan impor semua jenis teknologi pertahanan serta peralatan dengan penggunaan ganda (dual use) yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan militer, baik dari maupun ke Israel. Bahkan, kapal dan pesawat yang diketahui membawa bahan bakar, senjata, atau material lain yang berpotensi digunakan untuk operasi militer dilarang keras memasuki wilayah udara dan pelabuhan Spanyol.

Langkah tegas ini menunjukkan perubahan besar dalam sikap politik luar negeri Spanyol terhadap konflik Israel-Palestina. Negara itu kini menegaskan posisinya sebagai salah satu pionir di Eropa yang berani menempuh kebijakan embargo penuh, di saat banyak negara lain masih bersikap hati-hati dan diplomatis.

Dukungan Tipis tapi Menentukan

Proses pengesahan di parlemen berjalan sengit dan memanas. Hasil pemungutan suara menunjukkan selisih tipis antara kubu pendukung dan penolak. Dukungan penuh dari partai sayap kiri Podemos menjadi faktor penentu yang membuat dekrit akhirnya lolos.

Pemimpin Podemos, Ione Belarra, bahkan menilai langkah pemerintah belum cukup keras. Ia mendesak agar Spanyol membatalkan semua kontrak pertahanan yang masih berlaku dengan Israel serta memutuskan seluruh hubungan diplomatik dan ekonomi yang berpotensi mendukung agresi militer di Gaza.

Belarra sempat menyebut kebijakan ini sebagai “embargo palsu”, karena sebelumnya pemerintah Spanyol dinilai masih memberikan izin bagi empat kapal pengangkut peralatan militer asal Amerika Serikat untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol. Kapal-kapal tersebut diketahui hendak menuju Israel. Ia menuduh pemerintah bersikap ambigu dan menuntut tindakan yang lebih konsisten.

Namun, pihak pemerintah menegaskan bahwa dekrit embargo ini telah berlaku efektif sejak bulan lalu, dan seluruh izin logistik militer baru kini telah dicabut sepenuhnya.

Pembelaan dari Pemerintah

Dalam debat sengit di parlemen sehari sebelum pemungutan suara, Menteri Ekonomi Spanyol Carlos Cuerpo tampil membela kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa embargo senjata terhadap Israel merupakan langkah bersejarah yang menegaskan posisi moral dan kemanusiaan Spanyol.

Menurut Cuerpo, kebijakan ini bukan hanya sekadar sanksi politik, tetapi juga pesan moral kepada dunia bahwa Spanyol tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gaza. Ia menilai Spanyol memiliki kewajiban untuk menjadi negara pelopor dalam memperjuangkan keadilan dan menghentikan eskalasi kekerasan di Timur Tengah.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Margarita Robles menyebut bahwa keputusan ini adalah hasil dari proses panjangyang sudah dimulai sejak serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Robles menegaskan bahwa pemerintah sejak awal sudah berupaya meninjau ulang setiap kontrak pertahanan dengan Israel dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan semua penjualan senjata ke negara tersebut “tanpa menunggu lagi.”

Awalnya, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Selasa (7/10/2025), bertepatan dengan peringatan dua tahun perang Gaza. Namun, untuk menghindari ketegangan dan aksi protes di berbagai kota, pemungutan suara diundur satu hari.

Reaksi dari Israel

Keputusan Spanyol tentu saja tidak diterima dengan baik oleh pihak Israel. Kedutaan Besar Israel di Madrid mengecam pengunduran jadwal pemungutan suara, menyebutnya sebagai tindakan “kejam dan tidak manusiawi.” Dalam pernyataannya, pihak kedutaan menuduh pemerintah Spanyol memanfaatkan momentum peringatan tragedi perang untuk mendapatkan simpati politik di dalam negeri.

Namun, kritik itu tidak mengubah arah kebijakan Madrid. Pemerintah Spanyol menegaskan bahwa langkah embargo tersebut bukan ditujukan terhadap rakyat Israel, melainkan terhadap kebijakan militer pemerintah Israel yang dianggap melanggar hukum internasional.

Bagian dari Paket Sanksi Lebih Luas

Embargo ini hanyalah satu bagian dari paket sanksi besar yang telah diadopsi oleh pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez sejak September lalu. Dalam paket tersebut, terdapat pula larangan impor produk-produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, serta peningkatan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak perang.

Langkah-langkah ini memperlihatkan konsistensi Spanyol dalam menekan Israel agar menghentikan operasi militer di Gaza dan membuka jalur bantuan bagi warga sipil. Tak hanya itu, pemerintah juga menyerukan agar Uni Eropa mengambil tindakan serupa, sehingga tekanan diplomatik terhadap Israel semakin kuat.

Sementara itu, sejumlah analis politik menilai bahwa keputusan ini bisa memperkuat posisi Spanyol di kancah internasional, terutama di antara negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menegangkan hubungan Spanyol dengan Amerika Serikat dan beberapa sekutu Eropa yang selama ini menjadi pendukung kuat Israel.

Spanyol di Garis Depan Solidaritas Global

Langkah Spanyol mendapat sambutan positif dari berbagai kelompok kemanusiaan internasional. Banyak pihak memuji keputusan ini sebagai langkah konkret melawan genosida dan pelanggaran HAM di Gaza. Raja Spanyol Felipe VIbahkan secara terbuka menyerukan agar Israel segera menghentikan pembantaian dan membuka jalur gencatan senjata permanen.

Dengan keputusan ini, Spanyol menempatkan diri di garis depan perjuangan global untuk keadilan Palestina. Negara itu kini tidak hanya berbicara dalam wacana diplomatik, tetapi juga bertindak nyata melalui kebijakan yang berdampak langsung pada rantai pasok militer Israel.

Langkah berani ini menandai babak baru dalam politik luar negeri Spanyol—dari sekadar penonton konflik menjadi aktor aktif yang berani menantang status quo demi kemanusiaan. Dunia kini menanti apakah negara-negara Eropa lain akan mengikuti jejak Madrid, atau justru memilih diam di tengah penderitaan yang terus berlangsung di Gaza.