Israel Terbelah: Pengacara Militer Bongkar Dugaan Kejahatan Perang di Gaza

Keretakan besar terlihat di tubuh militer Israel. Belum pernah terjadi sebelumnya, sejumlah pengacara militer kini justru mulai mengumpulkan bukti dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan mereka sendiri selama konflik di Jalur Gaza. Perubahan sikap ini menandai krisis moral dan hukum yang serius dalam institusi pertahanan Israel.

Menurut laporan Reuters, para pengacara militer Israel menghimpun bukti dari berbagai sumber, termasuk data intelijen Amerika Serikat, sejak awal perang hingga Oktober 2024. Temuan ini menunjukkan indikasi pelanggaran hukum perang internasional, terutama terkait penargetan warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Lima mantan pejabat AS menegaskan bahwa bukti-bukti ini sangat serius dan bisa memicu penyelidikan global.

Keraguan Muncul di Tubuh Militer

Laporan tersebut mengungkap adanya keraguan mendalam di kalangan militer Israel terkait legalitas operasi di Gaza. Sementara publik dan politik Israel tetap mendukung penuh tindakan militer, aparat hukum internal mulai mempertanyakan langkah yang selama ini dianggap sah.

Seorang mantan pejabat AS mengatakan, “Materi yang dibagikan oleh intelijen AS dalam pertemuan Kongres Desember 2024 sangat mengejutkan. Ada kekhawatiran bahwa warga sipil sengaja menjadi target.”

Selain itu, laporan Reuters menyebutkan bahwa pengumpulan bukti ini menyoroti dilema moral yang dihadapi militer Israel. Sebagian aparat hukum mempertanyakan batas antara membela diri dan melakukan tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional.

Dukungan AS Tetap Kuat

Meski bukti pelanggaran cukup signifikan, pemerintah AS tetap memberikan dukungan militer terhadap Israel. Baik pemerintahan Joe Biden maupun Donald Trump, menurut dokumen internal Gedung Putih Mei 2024, menyadari risiko pelanggaran hukum humaniter internasional, tetapi tidak mengambil langkah nyata seperti menghentikan pengiriman senjata atau kerja sama intelijen.

Selain itu, media investigatif The Intercept mengungkap adanya upaya sistematis yang didukung AS untuk menekan dokumentasi dugaan kejahatan perang Israel. Ratusan video yang menunjukkan kekerasan terhadap warga Gaza dilaporkan dihapus dari platform digital seperti YouTube, memperkuat dugaan penutupan bukti.

Skandal Hukum di Tubuh IDF

Krisis internal makin terlihat setelah Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi, pejabat hukum tertinggi Pasukan Pertahanan Israel (IDF), mengakui telah membocorkan rekaman yang memperlihatkan tentara Israel menyiksa seorang tahanan Palestina.

Pengakuan ini mengguncang opini publik Israel. Tomer-Yerushalmi akhirnya mengundurkan diri dan dipenjara, di tengah tekanan politik untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Langkah ini menegaskan adanya friksi antara aparat hukum dan kepemimpinan militer dalam menangani dugaan pelanggaran.

Krisis Moral dan Legalitas Perang

Langkah pengacara militer ini menandai adanya krisis moral yang serius di IDF. Selama ini, Israel selalu menegaskan seluruh operasi militer dilakukan “secara sah untuk membela diri.” Namun, pengumpulan bukti oleh aparat hukumnya sendiri menunjukkan sebagian dari mereka mulai meragukan legalitas operasi di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur.

Bukti ini tidak hanya mengguncang militer, tetapi juga berpotensi mengubah persepsi internasional terhadap perang Israel. Sebagai contoh, 9.500 warga Gaza masih dinyatakan hilang, dan evakuasi jenazah terkendala oleh larangan militer Israel, yang memicu kecaman global.

Tekanan Internasional Kian Kuat

Seiring semakin banyaknya bukti yang dikumpulkan dari dalam militer Israel sendiri, tekanan global terhadap Tel Aviv dan Washington diprediksi meningkat. Pengamat menilai kebocoran informasi ini bisa menjadi titik balik dalam penyelidikan internasional di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Jika bukti-bukti tersebut diterima, kasus ini tidak hanya akan memengaruhi citra Israel, tetapi juga memperkuat dorongan komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang. Kecurigaan terhadap keterlibatan AS dalam menekan bukti pun kemungkinan besar akan menambah kontroversi.

Krisis internal di militer Israel, pengakuan pejabat hukum, dan dukungan Amerika Serikat yang tetap kuat, membentuk situasi yang kompleks dan sarat kontroversi. Dugaan kejahatan perang di Gaza kini bukan lagi sekadar tudingan dari pihak luar, melainkan diakui bahkan oleh aparat hukum internal Israel sendiri.

Dengan bukti yang terus bertambah, dunia kini menantikan langkah konkret internasional untuk menegakkan hukum humaniter dan memastikan keadilan bagi warga sipil Gaza. Ini bisa menjadi titik balik penting dalam sejarah konflik Israel-Palestina.