Kenapa Pemerintah Pilih Hisense untuk Program Smart TV di Sekolah? Simak Faktanya!
- Hisense
Gadget – Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengumumkan bahwa smart TV atau Interaktif Flat Panel (IFP) yang akan didistribusikan ke ribuan sekolah dibeli dengan harga Rp 26 juta per unit. Produk ini diproduksi oleh vendor elektronik asal Tiongkok, Hisense, sebagai bagian dari program pemerintah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta menangani kekurangan guru kompeten di daerah-daerah terpencil.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menjelaskan bahwa harga tersebut sudah mencakup ongkos kirim, asuransi, serta garansi produk.
Spesifikasi Smart TV yang Didistribusikan
Smart TV yang dipesan oleh pemerintah memiliki spesifikasi sebagai berikut:
- Ukuran Layar: 75 inci
- Model: 75WM61FE
- Sistem Operasi: Android 13
- Kapasitas Memori: 16 GB
- Tegangan Listrik: 100–240 volt
Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan integrasi akun Merdeka Mengajar serta berbagai aplikasi penunjang pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang kelas digital yang interaktif dan sesuai dengan tuntutan zaman modern.
Target Distribusi dan Anggaran
Presiden Prabowo Subianto menargetkan distribusi 330 ribu smart TV ke seluruh sekolah di Indonesia hingga akhir tahun ini. Program ini ditujukan untuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA), baik negeri maupun swasta.
Anggaran untuk program ini berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Proses tender pengadaan dilakukan dua bulan lalu, di mana Hisense berhasil memenangkan tender dengan penawaran harga paling kompetitif dibandingkan pesaingnya, Acer, yang menawarkan harga sekitar Rp 40 juta per unit.
Setya Budi Arijanta menjelaskan, "Acer tidak mau turun harga, sementara Hisense bersedia bernegosiasi hingga angka Rp 26 juta per unit."
Pro Kontra Program Smart TV
Meskipun program ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi dalam dunia pendidikan, transparansi anggaran dan pelaksanaan program ini menjadi sorotan publik. Beberapa pihak menyatakan kekhawatiran tentang potensi kebocoran anggaran dan korupsi.
Chief Executive Officer Jurusanku, Ina Liem, menyoroti kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran serta adanya temuan bahwa beberapa smart TV malah disalurkan ke sekolah-sekolah internasional. Hal ini kemudian dibantah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
