Krisis Hukum: CEO OnePlus Liu Zuohu Terancam Hukuman Penjara

Aset kripto Bitcon
Sumber :
  • Art Rachen/Unsplash
  • CEO OnePlus, Liu Zuohu (Pete Lau), menghadapi tuntutan hukum dari Kejaksaan Taiwan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
  • Kasus ini berpusat pada perekrutan lebih dari 70 insinyur Taiwan tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat.
  • Praktik perekrutan tersebut diduga kuat melanggar “Undang-Undang Lintas Selat,” sebuah isu yang sangat sensitif di Taiwan.
  • Jika terbukti bersalah, CEO OnePlus terancam penjara dan denda serius.
OnePlus Pad Go 2: Review Mendalam Tablet Ideal bagi Pengguna Baru

Pendiri sekaligus CEO OnePlus, Liu Zuohu, menghadapi krisis hukum yang sangat serius. Nama besar OnePlus mendadak diterpa badai setelah jaksa di Taiwan secara resmi mengajukan dakwaan. Dakwaan ini menyebut CEO OnePlus terancam penjara karena dugaan praktik perekrutan ilegal di wilayah Taiwan.

OnePlus Mundur dari Foldable—Samsung dan Google Menang Tanpa Lawan?

Liu Zuohu, yang juga dikenal publik global sebagai Pete Lau, telah lama menghilang dari sorotan. Namun, di balik senyap itu, sebuah kasus hukum tengah bergulir intensif. Jaksa Taiwan menuding praktik perekrutan ilegal melibatkan petinggi perusahaan teknologi global tersebut.

Skandal Perekrutan Ilegal: Kasus yang Menjerat CEO OnePlus

Tragedi OnePlus Open 2: Pembatalan & Peluang yang Hilang

Kejaksaan Distrik Shilin Taiwan menjadi pihak yang memicu gelombang kejutan ini. Mereka secara resmi menuduh dua warga negara Taiwan membantu proses rekrutmen yang terikat langsung dengan Liu Zuohu. Perusahaan yang dipimpin Lau diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.

Laporan dari GSM Arena, Kamis (15/1/2026), menunjukkan temuan signifikan. Penyelidikan jaksa menemukan perusahaan tersebut telah mempekerjakan lebih dari 70 insinyur. Mereka semua berbasis di Taiwan. Para insinyur ini bertugas menangani pengembangan serta pengujian perangkat lunak untuk OnePlus.

Detail Pelanggaran: Mengapa Perekrutan Ini Ilegal?

Persoalan krusialnya terletak pada izin kerja. OnePlus diduga kuat melakukan perekrutan besar-besaran tersebut tanpa memperoleh izin resmi dari otoritas Taiwan.

Praktik semacam ini dianggap melanggar regulasi ketat di Taiwan. Khususnya, pelanggaran terjadi pada “Undang-Undang Lintas Selat.” Undang-undang tersebut secara spesifik mengatur hubungan ketenagakerjaan dan kegiatan usaha antara China dan Taiwan. Ini merupakan isu yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga politik yang sangat sensitif.

Risiko Hukum dan Keheningan Pimpinan

Liu Zuohu telah memimpin OnePlus sejak perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2013. Ancaman hukum yang ia hadapi saat ini merupakan tantangan terbesar bagi kredibilitas dan stabilitas kepemimpinan OnePlus.

Halaman Selanjutnya
img_title