Ketidaksetaraan Siber 2026: Ancaman Nyata Ekonomi Global
- Istimewa
- Krisis tenaga ahli siber mencapai titik kritis di wilayah Afrika dan Amerika Latin.
- Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki kerentanan dua kali lipat lebih tinggi dibanding perusahaan besar.
- Sektor publik tertinggal jauh dalam kesiapan sistem keamanan digital dibandingkan sektor swasta.
Jakarta – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), dunia kini menghadapi ancaman sistemik serius berupa ketidaksetaraan siber. World Economic Forum (WEF) baru saja merilis laporan Global Cybersecurity Outlook 2026 yang menyoroti jurang lebar pertahanan digital. Saat ini, perbedaan kemampuan antara organisasi yang tangguh dengan yang rentan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan risiko nyata bagi stabilitas ekonomi global yang saling terhubung.
Krisis Tenaga Ahli Picu Ketidaksetaraan Siber Regional
Laporan tersebut mengungkap fakta mengejutkan mengenai distribusi bakat keamanan siber di dunia. Benua Afrika, khususnya wilayah Sub-Sahara, melaporkan kekurangan tenaga ahli hingga 70 persen. Sementara itu, wilayah Amerika Latin dan Karibia menyusul dengan angka kekurangan sebesar 69 persen.
Kondisi ini menciptakan lubang besar dalam pertahanan digital regional. Tanpa ahli yang kompeten, organisasi di wilayah tersebut menjadi sasaran empuk bagi kelompok peretas internasional. Oleh karena itu, serangan di satu wilayah dapat dengan mudah mengganggu rantai pasok global secara keseluruhan.
UKM Jadi Titik Lemah Rantai Pasok Global
Selain faktor geografis, ketidaksetaraan siber juga sangat terlihat pada skala organisasi. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kini menghadapi tekanan yang jauh lebih berat daripada perusahaan raksasa. Data menunjukkan bahwa organisasi kecil dua kali lebih mungkin memiliki tingkat ketahanan siber yang tidak memadai.
Keterbatasan anggaran dan akses terhadap teknologi terbaru menjadi penyebab utama kerentanan ini. Fakta ini sangat berisiko karena banyak perusahaan besar bergantung pada pemasok kecil. Akibatnya, peretas sering menggunakan UKM sebagai pintu masuk untuk menyusup ke jaringan korporasi yang lebih besar.
Ketimpangan Pertahanan Sektor Publik dan Swasta
Kesenjangan digital ini juga merambah ke sektor pemerintahan. Meskipun mengelola data sensitif warga negara, tingkat kesiapan sektor publik justru sangat mengkhawatirkan. Sebanyak 23 persen organisasi sektor publik mengaku memiliki kemampuan ketahanan siber yang kurang mencukupi.
Angka tersebut terpaut jauh dari sektor swasta yang hanya mencatatkan 11 persen ketidaksiapan. Birokrasi yang lamban dalam mengadopsi teknologi baru serta keterbatasan anggaran pemerintah memperlebar jurang ini. Padahal, keamanan infrastruktur kritis sangat bergantung pada kesiapan digital pemerintah.
Analisis Strategis Dampak Masa Depan
WEF menegaskan bahwa ketidaksetaraan siber bukan lagi masalah lokal yang bisa diabaikan. Dunia tidak mungkin membangun ekosistem digital yang aman jika hanya segelintir organisasi besar yang memiliki benteng pertahanan. Risiko sistemik ini dapat memicu kehancuran kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.
Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi solusi yang mendesak. Transfer teknologi dan pengetahuan harus segera mengalir ke wilayah serta sektor yang paling membutuhkan. Jika jurang ini tidak segera ditutup, tahun 2026 akan menjadi awal terbelahnya ekonomi digital dunia antara pihak yang aman dan mereka yang terus dieksploitasi.
