Dampak Perjanjian Dagang ART: Adopsi Teknologi RI Terhambat?

• Kesepakatan ART mewajibkan Indonesia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru.
• Kebijakan ini berpotensi menciptakan tekanan politik yang membatasi pilihan teknologi nasional dari vendor non-AS.
• Perubahan vendor infrastruktur telekomunikasi berisiko membebani anggaran dan mengganggu stabilitas layanan publik.

---

Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga kemandirian kebijakan digitalnya. Perjanjian Dagang ART (Agreement of Reciprocal Trade) antara Indonesia dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran serius terkait kedaulatan teknologi nasional.

Kesepakatan tersebut mewajibkan pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan AS sebelum menjalin perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain. Ketentuan ini berisiko mempersempit ruang gerak pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi terbaru secara bebas.

Tekanan Politik dalam Perjanjian Dagang ART

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, memberikan pandangan kritis terkait mekanisme ini. Menurutnya, kewajiban konsultasi memang tidak secara otomatis menghapus hak kedaulatan Indonesia. Namun, tekanan politik dan ekonomi tetap akan membayangi setiap keputusan strategis.

Heru menjelaskan bahwa pemerintah mungkin akan terjebak dalam praktik self-censorship. Kondisi ini muncul demi menghindari friksi dagang dengan Negeri Paman Sam. Akibatnya, proses perumusan kebijakan digital menjadi jauh lebih kompleks dan sarat kepentingan eksternal.

Risiko Pemblokiran Vendor Non-AS

Mekanisme konsultasi ini juga berpotensi menghambat penggunaan produk teknologi dari negara yang berseberangan dengan AS. Jika AS tidak memberikan persetujuan, produk teknologi tertentu berisiko terhambat atau bahkan diblokir di pasar domestik.

Meskipun tensi dagang global fluktuatif, vendor dari Tiongkok tetap menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Hal ini terjadi jika kemitraan mereka dianggap bertentangan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara.

Dampak pada Infrastruktur dan Masa Depan 5G

Potensi pembatasan teknologi ini akan berdampak langsung pada infrastruktur telekomunikasi nasional. Saat ini, mayoritas Base Transceiver Station (BTS) di Indonesia masih mengandalkan perangkat dari vendor non-AS.

Melakukan pergantian vendor secara mendadak tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, proses transisi yang lama berisiko menimbulkan gangguan layanan bagi masyarakat luas. Tantangan ini juga membayangi pengembangan jaringan 5G dan 6G di masa depan.

Langkah Strategis Menjaga Kedaulatan Digital

Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai negara berdaulat di hadapan mitra dagang manapun. Heru menekankan pentingnya menjaga agar istilah "konsultasi" tidak berubah menjadi "penentu larangan" yang mendikte kebijakan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat industri dalam negeri dan melakukan diversifikasi vendor. Keseimbangan antara keterbukaan ekosistem global dan kapasitas domestik menjadi kunci agar Indonesia tidak terkunci pada satu ekosistem teknologi tertentu dalam jangka panjang. Perjanjian Dagang ART tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan inovasi digital tanah air.