Komdigi Segera Buka Akses Wikimedia, Tunggu Pendaftaran PSE
- Istimewa
- Komdigi akan menormalisasi akses layanan Wikimedia setelah proses verifikasi pendaftaran PSE selesai.
- Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban administratif sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.
- Status organisasi non-profit tidak mengecualikan Wikimedia dari tanggung jawab perlindungan data pribadi pengguna Indonesia.
- Pemerintah menyediakan bantuan teknis melalui helpdesk resmi untuk mempercepat proses pendaftaran melalui sistem OSS.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi akan segera memulihkan akses Wikimedia di Indonesia dalam waktu dekat. Langkah normalisasi ini akan terlaksana setelah proses pendaftaran Wikimedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat tuntas terverifikasi.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, memberikan apresiasi atas komunikasi intensif pihak Wikimedia Foundation. Terkait hal itu, pemerintah menilai Wikimedia memiliki komitmen kuat untuk memenuhi kewajiban regulasi di tanah air.
"Normalisasi akses layanan terdampak akan kami lakukan segera setelah proses pendaftaran terverifikasi," ujar Alexander dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2026).
Kewajiban Pendaftaran PSE dan Pemulihan Akses Wikimedia
Sebagai platform global dengan jutaan pengguna, pendaftaran PSE Lingkup Privat menjadi syarat mutlak bagi Wikimedia. Aturan ini berpijak pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur setiap platform digital.
Setiap penyedia layanan yang memproses data pribadi di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan administratif tersebut. Komdigi menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas publik yang lebih transparan.
Selain itu, pendaftaran ini menjamin adanya narahubung resmi untuk koordinasi teknis. Hal tersebut mencakup penanganan konten ilegal serta upaya perlindungan hak-hak pengguna digital di seluruh pelosok Indonesia.
Perlindungan Data Pribadi Tanpa Pengecualian
Pemerintah sangat menghargai peran Wikimedia Foundation dalam menyediakan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas. Namun, Alexander mengingatkan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan hukum nasional.
Status organisasi non-profit bukan menjadi alasan bagi platform untuk menghindari perlindungan data pribadi warga negara. Menurut Alexander, risiko keamanan di ruang digital dapat mengancam organisasi mana pun tanpa memandang status hukumnya.
Oleh karena itu, akuntabilitas melalui pendaftaran resmi menjadi instrumen penting bagi kedaulatan digital. Hal ini memastikan ekosistem internet di Indonesia tetap aman, tepercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
