IRS Pakai Teknologi Palantir Rp2,2 T Lacak Pencucian Uang
- Istimewa
- IRS menggelontorkan dana US$130 juta (Rp2,24 triliun) kepada Palantir sejak 2018.
- Platform Lead and Case Analytics (LCA) digunakan untuk melacak skema pencucian uang massal.
- Penggunaan teknologi militer pada data sipil memicu gugatan terkait transparansi dan privasi.
Lembaga pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS), kini memperkuat divisi investigasi kriminalnya melalui kemitraan strategis dengan Palantir Technologies. Kerja sama ini bertujuan utama untuk melacak skema pencucian uang dan kejahatan keuangan yang semakin canggih. Sejak tahun 2018, IRS tercatat telah membayar Palantir sebesar US$130 juta atau setara Rp2,24 triliun demi mengadopsi teknologi Palantir IRS yang mutakhir.
Strategi Investigasi Menggunakan Teknologi Palantir IRS
IRS mengandalkan platform bernama Lead and Case Analytics (LCA) untuk mempercepat proses penyelidikan. Perangkat lunak ini mampu mengagregasi data dari berbagai lembaga federal secara instan. Agen khusus memanfaatkan sistem ini untuk menemukan hubungan tersembunyi dari jutaan catatan keuangan dalam berbagai basis data yang berbeda.
Laporan terbaru dari The Intercept mengungkapkan bahwa keterlibatan ini sebenarnya telah berlangsung selama satu dekade. Namun, rincian mengenai operasional alat canggih tersebut baru terungkap melalui catatan kontrak publik tahun 2024. Teknologi ini menjadi tulang punggung dalam menghasilkan petunjuk investigasi yang akurat.
Integrasi Sistem Gotham dan Foundry
Platform LCA milik Palantir mengintegrasikan dua aplikasi utama, yaitu Gotham dan Foundry. Integrasi ini memfasilitasi analisis data berskala raksasa untuk mengungkap anomali keuangan yang mustahil ditemukan secara manual. Sistem ini sangat efektif dalam mendeteksi penipuan pajak dan aktivitas penyitaan aset di seluruh penjuru Amerika Serikat.
Selain mengejar pelaku kriminal, teknologi ini juga memodernisasi proses audit di internal IRS. Perangkat lunak tersebut memungkinkan otomatisasi pemeriksaan terhadap kumpulan data sensitif milik warga negara. Langkah ini sejalan dengan inisiatif efisiensi pemerintah (DOGE) untuk mempermudah akses birokrasi terhadap catatan keuangan nasional.
Tantangan Transparansi dan Dampak ke Depan
Meskipun operasional menjadi lebih efisien, penggunaan vendor teknologi militer untuk mengelola data sipil memicu reaksi keras. American Oversight telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah terkait transparansi penggunaan alat Palantir. Mereka mengkhawatirkan volume data yang dimasukkan ke sistem mencakup profil mendalam jutaan warga Amerika.
