Tragis! Istri PM Nepal Meninggal Dibakar Massa dalam Kerusuhan Besar Akibat Blokir Medsos
- Anadolu/as
Gadget – Sebuah kejadian tragis terjadi di Nepal setelah bentrokan antara warga dengan pasukan keamanan mulai pecah pada Selasa (9/9). Kerusuhan ini dipicu oleh keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X. Keputusan tersebut diambil karena perusahaan-perusahaan ini gagal mematuhi regulasi baru pemerintah Nepal untuk mendaftar sebagai entitas resmi.
Akibat dari aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan besar, rumah Perdana Menteri Jhalanath Khanal dibakar oleh massa. Tragisnya, istri Khanal, Rabi Laxmi Chitrakar, meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga merusak kediaman lainnya, termasuk milik Perdana Menteri KP Sharma Oli, Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, dan mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda'.
Kronologi Kerusuhan di Nepal
Awalnya, demonstrasi dimulai pada Senin (8/9) ketika generasi muda di Nepal menolak kebijakan pemblokiran media sosial oleh pemerintah. Aksi damai ini kemudian berubah menjadi kerusuhan besar saat massa mulai melakukan penjarahan dan membakar fasilitas umum serta properti pemerintah.
Dilansir dari Hindustan Times, sejak Selasa, situasi semakin memburuk. Pasukan keamanan menggunakan kekuatan untuk menekan demonstran, mengakibatkan 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
Bandara-bandara di Nepal pun ditutup sementara demi alasan keamanan nasional. Bandara Internasional Tribhuvan di Khatmandu diambil alih oleh militer hingga pukul 12 siang waktu setempat pada Rabu (10/9).
Reaksi Internasional dan PBB
Kejadian ini mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Koordinator Residen PBB di Nepal, Hanaa Singer-Hamdy, menyatakan bahwa banyak stafnya menangis melihat tingkat kekerasan yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka.
Singer-Hamdy menyoroti pentingnya menjaga keselamatan warga sipil dan memberikan akses medis kepada korban. "Peran kami adalah mengingatkan semua pihak untuk memastikan perlindungan warga sipil, menjaga kebebasan fundamental, dan mendukung Nepal dalam komitmennya terhadap norma hak asasi manusia internasional," katanya.
Kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal
Menanggapi situasi darurat ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui KBRI Dhaka—yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal—telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan keamanan WNI di sana.
