Aksi Besar BEM SI Sorot 17 Isu Kritis dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran!
- BEM SI
Gadget – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin, 20 Oktober 2025, untuk mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksinya, BEM SI membawa 17 poin tuntutan yang dirangkum dalam tajuk "Indonesia Cemas" serta seruan hashtag #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun.
Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk refleksi atas kinerja pemerintahan selama satu tahun yang dinilai belum memberikan keberpihakan kepada rakyat. "Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas demokrasi," ujarnya.
Poin-Poin Utama Tuntutan BEM SI
1. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu sorotan utama adalah evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut masih bermasalah di lapangan. Menurut BEM SI, pelaksanaan program ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari segi infrastruktur, distribusi, hingga pengawasan anggaran.
"Korban keracunan MBG membuktikan bahwa program ini belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi malah menjadi alat politik," ungkap Muzammil.
2. Penghentian Tindakan Represif Aparat
Mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam berbagai demonstrasi belakangan ini. Mereka menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, maupun jurnalis.
"Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi," tegas Muzammil.
3. Evaluasi Kabinet Merah Putih dan Pencopotan Menteri Bermasalah
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, BEM SI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih, termasuk pencopotan sejumlah menteri yang dinilai gagal melaksanakan tugasnya. Fokus utama adalah Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), dan Menteri Kehutanan.
"Mereka gagal melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari praktik eksploitatif," lanjutnya.
4. Reformasi Struktural Lembaga Legislatif
BEM SI mendesak reformasi struktural lembaga legislatif untuk menghentikan praktik politik transaksional serta memastikan parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Di sektor pendidikan, mereka menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas, pemenuhan alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
