Gus Dur & Soeharto Jadi Pahlawan Nasional! Ini Daftar Lengkap 10 Tokoh 2025
- Dok. YouTube Sekretariat Presiden
Ia juga dikenal memperjuangkan pengakuan hak-hak minoritas, termasuk etnis Tionghoa, Ahmadiyah, dan komunitas adat. Penghargaan ini dianggap sebagai rekonsiliasi historis terhadap tokoh yang sempat dikucilkan oleh elit politik pada masanya.
Soeharto: Kontroversi dan Kontribusi dalam Pembangunan Nasional
Pemberian gelar kepada Jenderal Besar Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun (1967–1998) memicu pro-kontra luas. Di satu sisi, ia diakui sebagai arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru, yang berhasil menurunkan angka kemiskinan, membangun infrastruktur dasar, dan menciptakan stabilitas setelah masa penuh gejolak pasca-1965.
Namun, di sisi lain, masa kekuasaannya juga diwarnai pelanggaran HAM berat, korupsi sistemik, dan otoritarianisme. Pemerintah menegaskan bahwa penetapan ini bukan penghapusan kritik, melainkan pengakuan terhadap kontribusi objektifnya dalam membangun fondasi ekonomi dan administrasi negara modern.
Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dimulai Presiden Jokowi pada 2011, ketika gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto pertama kali diusulkan namun baru terealisasi di bawah kepemimpinan Prabowo.
Marsinah: Simbol Perjuangan Buruh yang Tak Pernah Dilupakan
Salah satu keputusan paling bersejarah adalah penganugerahan gelar kepada Marsinah, buruh pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibunuh secara kejam pada 1993 setelah memperjuangkan hak upah layak dan kebebasan berserikat.
Kasusnya menjadi simbol represi terhadap gerakan buruh di era Orde Baru. Kini, setelah lebih dari tiga dekade, negara mengakui Marsinah sebagai pejuang keadilan sosial dan HAM. Ini menjadi momentum penting bagi pengakuan terhadap perjuangan kelas pekerja dalam narasi sejarah nasional.
Mochtar Kusumaatmadja: Arsitek Hukum Internasional Indonesia
Menteri Luar Negeri era Presiden Soeharto ini dikenal sebagai tokoh hukum internasional yang memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara dan menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Ia juga salah satu tokoh di balik Deklarasi Djuanda 1957, yang menjadi fondasi klaim kedaulatan maritim Indonesia.
Gelar ini mengakui kontribusinya dalam menempatkan Indonesia sebagai kekuatan hukum di kancah global.
Rahmah El Yunusiyah: Pelopor Pendidikan Perempuan di Minangkabau
Sebagai pendiri Diniyah Putri Padang Panjang pada 1923, Rahmah El Yunusiyah adalah salah satu tokoh perempuan pertama yang memperjuangkan pendidikan modern untuk perempuan Muslim di Indonesia. Ia juga anggota Konstituante dan aktif dalam gerakan kemerdekaan.
