Ribuan Siswa HighScope Terancam? YPPBA Ajukan Banding demi Lindungi Hak Belajar!

Gadget – Di tengah dinamika hukum yang sedang berlangsung, Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA) menegaskan komitmennya yang tak tergoyahkan: hak belajar ribuan siswa Sekolah HighScope Indonesia (SHI) Rancamaya, Bogor, harus tetap terlindungi. Meski tengah terlibat sengketa pengelolaan dengan Yayasan Bina Tunas Abadi (YBTA), YPPBA menjamin bahwa kegiatan belajar mengajar berjalan normal, aman, dan kondusif.

Langkah ini diambil setelah YPPBA mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan wanprestasi mereka “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijk verklaard). Proses banding resmi didaftarkan pada 3 November 2025 dan kini sedang dalam proses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Bagi YPPBA, ini bukan sekadar pertarungan hukum melainkan perjuangan untuk menjaga integritas pendidikan, kesejahteraan guru, dan masa depan anak-anak yang menitipkan harapan di bangku sekolah HighScope.

Artikel ini mengupas latar belakang sengketa, langkah hukum yang diambil, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta prinsip utama YPPBA dalam melindungi ruang belajar dari dampak konflik kepentingan.

Latar Belakang Sengketa: Wanprestasi dalam Pengelolaan Sekolah

Sengketa antara YPPBA dan YBTA berakar pada pelanggaran perjanjian kerja sama pengelolaan Sekolah HighScope Indonesia Rancamaya. Awalnya, YBTA berperan sebagai mitra pengelola, bekerja sama dengan YPPBA yayasan yang secara resmi menaungi dan mengembangkan jaringan pendidikan HighScope di Indonesia.

Namun, menurut YPPBA, YBTA telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Pelanggaran ini berpotensi mengganggu operasional sekolah, kualitas layanan pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pengajar.

“YBTA telah melakukan wanprestasi dan pelanggaran perjanjian. Karena itu, HighScope Indonesia melalui YPPBA mengambil tindakan strategis demi menjaga keberlangsungan sekolah, kesejahteraan guru, dan masa depan siswa,” tegas Andi Nursatanggi M., S.H., M.H., kuasa hukum YPPBA dari Aghasar Law Firm, pada Sabtu, 15 November 2025.

Gugatan awal diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa. YPPBA pun tidak menyerah. Mereka memilih jalan banding sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas mandat yang mereka emban sebagai penyelenggara pendidikan.

Banding: Langkah Strategis untuk Keadilan dan Keberlanjutan Pendidikan

Pengajuan banding pada 3 November 2025 bukan hanya prosedur hukum biasa melainkan pernyataan sikap tegas bahwa YPPBA tidak akan membiarkan kualitas pendidikan dikorbankan demi kepentingan pihak tertentu.

Proses banding ini akan menentukan:

• Apakah gugatan wanprestasi layak diperiksa secara substantif
• Siapa pihak yang berwenang mengelola SHI Rancamaya secara sah
• Bagaimana keberlanjutan operasional sekolah di masa depan

Bagi YPPBA, kepastian hukum adalah fondasi stabilitas pendidikan. Tanpa itu, sekolah berisiko menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang justru merugikan pihak paling rentan: siswa dan orang tua.

Jaminan: Proses Belajar Mengajar Tetap Aman dan Kondusif

Di tengah sorotan publik, YPPBA menekankan satu prinsip utama:

“Dinamika hukum tidak boleh mengganggu kenyamanan dan hak belajar siswa.” 

Sekolah HighScope Rancamaya tetap beroperasi seperti biasa. Kelas berjalan, kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, dan lingkungan belajar tetap menjadi ruang yang aman, kreatif, dan positif. Tidak ada gangguan teknis, pemutusan layanan, atau perubahan kurikulum.

“Fokus kami adalah kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan berkelanjutan. Kami berharap tidak ada lagi pihak yang menyebarkan informasi keliru yang dapat mengganggu proses tersebut,” tegas Andi.

YPPBA juga mengimbau seluruh pihak termasuk media, masyarakat, dan pihak ketiga untuk tidak menyebarkan narasi provokatif atau hoaks yang bisa menciptakan kepanikan di kalangan orang tua dan siswa.

Pendidikan Bukan Arena Konflik Tapi Ruang Kolaborasi

Dalam pernyataannya, YPPBA menekankan filosofi dasar pendidikan:

“Pendidikan semestinya menjadi ruang kolaboratif, bukan arena konflik kepentingan.” 

Bagi mereka, sekolah bukan hanya tempat menyerap ilmu pengetahuan, tapi ruang membangun karakter, rasa aman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika konflik masuk ke dalam kelas, yang rusak bukan hanya jadwal pelajaran tapi kepercayaan anak terhadap dunia sekitarnya.

“Lingkungan belajar yang aman adalah hak fundamental setiap siswa,” ujar Andi. “Ini juga investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa.”

Prinsip ini selaras dengan visi HighScope secara global: pendidikan berbasis pengalaman, partisipatif, dan berpusat pada anak (child-centered). Gangguan eksternal apalagi yang bersifat konflikual bertentangan dengan inti filosofi tersebut.

Dukungan untuk Orang Tua: Transparansi Tanpa Kepanikan

YPPBA memahami kekhawatiran orang tua. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk:

• Memberikan pembaruan resmi secara berkala
• Menjaga komunikasi terbuka dengan komunitas sekolah
• Memastikan semua keputusan diambil demi kepentingan terbaik siswa

Orang tua didorong untuk mengakses informasi hanya melalui saluran resmi sekolah, bukan media sosial atau sumber tidak terverifikasi. YPPBA menjamin bahwa tidak ada perubahan mendasar dalam operasional sekolah, dan semua guru tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.

Misi Lebih Besar: Melahirkan Generasi Unggul Berwawasan Global

Bagi YPPBA, perjuangan ini bukan hanya tentang memenangkan sengketa hukum tapi tentang melindungi visi jangka panjang pendidikan Indonesia.

“Perjuangan ini akan mengarah pada tujuan besar: melahirkan generasi unggul, berkarakter Pancasila, dan siap bersaing secara global,” ungkap Andi.

HighScope Indonesia, yang menerapkan kurikulum internasional berbasis active learning, telah menjadi pilihan ribuan keluarga yang menginginkan pendidikan holistik, berpikir kritis, dan berjiwa kewirausahaan. Mengganggu stabilitas sekolah berarti merusak fondasi masa depan bangsa.

Kesimpulan: Hak Belajar Tak Boleh Ditawar oleh Konflik

Sengketa hukum antara yayasan memang kompleks, tapi hak anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. YPPBA menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis, kepentingan siswa harus selalu ditempatkan di garis terdepan.

Dengan mengajukan banding, YPPBA tidak hanya memperjuangkan keadilan hukum tapi juga menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi, bukan komoditas.

Bagi ribuan siswa HighScope Rancamaya, sekolah tetap menjadi pelabuhan yang tenang di tengah badai tempat mereka tumbuh, bermimpi, dan bersiap menjadi pemimpin masa depan.

Dan selama prinsip itu dijunjung tinggi, maka perjuangan YPPBA layak didukung oleh semua pihak yang peduli pada masa depan pendidikan Indonesia.

Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di :
Instagram	@gadgetvivacoid
Facebook	Gadget VIVA.co.id
X (Twitter)	@gadgetvivacoid
Whatsapp Channel	Gadget VIVA
Google News	Gadget