Standar Ganda Amerika: Iran Dihukum, Israel Dibiarkan Punya Nuklir?

Langkah Amerika Serikat (AS) menyerang fasilitas nuklir Iran kembali menyulut kritik tajam dari berbagai pengamat global. Salah satunya datang dari Beni Sukadis, pendiri Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi). Menurut Beni, tindakan agresif AS tersebut menggambarkan sikap arogan dan standar ganda negara adidaya itu dalam menyikapi program nuklir global.

"Amerika Serikat menganggap Iran sebagai ancaman karena program nuklirnya, padahal belum ada bukti kuat Iran mengembangkan senjata nuklir. Di sisi lain, Israel yang secara terbuka tidak menandatangani perjanjian NPT (Non-Proliferation Treaty) justru tidak pernah disentuh," ujar Beni saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/6/2025).

Sebagai informasi, NPT adalah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir dan mendorong perlucutan senjata. Iran termasuk negara yang menandatangani NPT dan berkewajiban membuka fasilitas nuklirnya untuk inspeksi internasional. Sebaliknya, Israel hingga kini belum mengakui secara resmi bahwa mereka memiliki senjata nuklir, apalagi menjadi anggota NPT.

Serangan AS dan Ketegangan Global

Kondisi ini, menurut Beni, semakin menegaskan sikap standar ganda pemerintah AS dalam memperlakukan negara-negara yang berusaha mengembangkan teknologi nuklir, baik untuk tujuan sipil maupun militer. “Ini bukan hanya soal senjata nuklir, tapi soal politik kekuasaan. Amerika menunjukkan bahwa mereka boleh menentukan siapa yang boleh memiliki kekuatan dan siapa yang tidak,” tegasnya.

Lebih jauh, Beni mengingatkan bahwa tindakan seperti ini justru membuat Amerika Serikat kehilangan kepercayaan sebagai mitra diplomatik yang netral. “Jika AS terus bersikap seperti ini, dunia akan melihat mereka bukan sebagai penengah, melainkan pelaku utama konflik,” katanya.

Tak hanya itu, Beni juga menyoroti sikap pasif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyikapi serangan tersebut. Menurutnya, PBB saat ini hanya menjadi alat legitimasi kebijakan luar negeri AS dan sekutunya. “PBB tidak berkutik. Mereka hanya diam, padahal mandat mereka seharusnya menjaga perdamaian dunia,” ucapnya.

Pendekatan Realisme dan Ancaman Konflik Baru

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump masih mengedepankan pendekatan realisme dalam kebijakan luar negerinya. Dalam teori hubungan internasional, realisme menekankan pada kekuatan militer dan kepentingan nasional sebagai dasar utama diplomasi.