Subsidi Membengkak, Tarif TransJakarta Naik Drastis—Cek Tarif Barunya!
- jakarta smart city
Gadget – Warga Jakarta harus bersiap menghadapi perubahan besar dalam sistem transportasi publik. Tarif TransJakarta yang selama ini hanya Rp3.500 per sekali naik dipastikan akan naik, menyusul keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyesuaikan struktur biaya operasional dan subsidi yang semakin membengkak.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pramono, mengungkapkan bahwa kenaikan tarif bukanlah keputusan ringan, melainkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi massal yang telah menjadi tulang punggung mobilitas ibu kota sejak 2004.
“Sekarang ini subsidinya untuk setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9.000. Kan tidak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (28/10/2025).
Artinya, setiap kali warga naik TransJakarta dengan membayar Rp3.500, pemerintah menanggung kerugian lebih dari Rp9.000—sebuah beban fiskal yang kian tidak berkelanjutan di tengah tekanan anggaran daerah.
Namun, kenaikan tarif ini bukan berarti layanan akan menjadi eksklusif. Justru, Pemprov DKI menegaskan bahwa penyesuaian tarif akan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan secara signifikan, termasuk ekspansi armada bus listrik buatan dalam negeri.
Mengapa Tarif Harus Naik? Beban Subsidi yang Tak Lagi Masuk Akal
Selama bertahun-tahun, TransJakarta menjadi salah satu transportasi publik termurah di Asia Tenggara—bahkan lebih murah daripada angkutan kota di Bogor, Bekasi, atau Tangerang. Namun, murahnya tarif justru menciptakan distorsi ekonomi.
Menurut data Pemprov DKI, subsidi per penumpang kini mencapai Rp9.000 hingga Rp15.000, tergantung pada rute dan frekuensi penggunaan. Dengan rata-rata 1 juta penumpang per hari, beban subsidi harian bisa mencapai Rp9–15 miliar, atau Rp3–5 triliun per tahun.
“Kami sudah membebaskan 15 golongan masyarakat untuk naik TransJakarta gratis—mulai dari ASN, TNI-Polri, pelajar, guru, hingga lansia,” jelas Pramono. “Tapi tentunya, tidak bisa Pemerintah Jakarta menanggung semua penduduk Jakarta dan Jabodetabek tanpa batas.”
Fakta ini menunjukkan bahwa subsidi transportasi telah menjadi beban fiskal struktural, bukan lagi insentif sementara. Tanpa penyesuaian tarif, kualitas layanan—seperti frekuensi bus, kenyamanan halte, dan keandalan sistem—berisiko menurun.