PBNU Bersatu: Tidak Ada Pemakzulan, Gus Yahya Jabat Sampai Muktamar 2026

Dalam kasus ini, Ketua Umum PBNU (Gus Yahya) berada di bawah struktur Tanfidziyah. Meski Rapat Harian Syuriyah memiliki wewenang memberi arahan moral, pemberhentian fungsionaris Tanfidziyah harus melalui mekanisme AD/ART, yang mensyaratkan keputusan Muktamar atau Konbes dalam kondisi darurat bukan keputusan sepihak.

Analisis: Apakah Ini Akhir dari Polemik?

Meski pernyataan ulama telah jelas, polemik ini mungkin belum sepenuhnya berakhir. Ada beberapa kemungkinan ke depan:

• Tekanan internal tetap ada, terutama dari kalangan yang merasa prinsip NU dilanggar.
• Gus Yahya mungkin melakukan klarifikasi publik atau evaluasi internal terkait AKN NU dan tata kelola keuangan.
• Muktamar 2026 bisa menjadi ajang penilaian langsung terhadap kinerja kepemimpinannya.

Namun, dengan dukungan bulat dari forum ulama, posisi Gus Yahya kini jauh lebih kuat secara legitimasi organisatoris. Keputusan kolektif ini juga mengirim sinyal bahwa NU menolak fragmentasi dan memilih jalan musyawarah.

Kesimpulan: NU Menolak Perpecahan, Memilih Jalan Musyawarah dan Muktamar

Isu pemakzulan Gus Yahya ternyata tidak mencerminkan kehendak mayoritas ulama NU. Justru sebaliknya: mereka bersatu menolak segala bentuk pergantian paksa di luar mekanisme organisasi.

Dengan tegas, PBNU menegaskan bahwa satu-satunya jalan sah untuk mengganti Ketua Umum adalah melalui Muktamar, forum demokratis tertinggi NU yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat.

Bagi warga NU di seluruh Indonesia, pesan utamanya jelas:

Jangan terpecah oleh isu. Tetap bersatu, tafakur, dan percaya pada proses organisasi yang telah dibangun selama hampir seabad.

Dan bagi Gus Yahya, tantangannya kini bukan hanya mempertahankan jabatan tapi memulihkan kepercayaan, menjaga transparansi, dan membuktikan bahwa kepemimpinannya selaras dengan nilai-nilai NU yang sejati.