Bukan Bandara IMIP! Ini Fakta Beda Bandara IMIP dan Bandara Morowali yang Diresmikan Jokowi

Gadget – Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh narasi yang mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meresmikan Bandara IMIP bandara milik kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Narasi ini muncul usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tersebut “tidak memiliki perangkat negara”, lalu dikaitkan dengan keberadaan “negara dalam negara”.

Namun, klaim tersebut keliru. Fakta dari sumber resmi termasuk situs Sekretariat Kabinet dan Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP. Yang diresmikannya pada 23 Desember 2018 adalah Bandara Morowali, sebuah bandara pemerintah yang berlokasi di tempat berbeda dan dikelola oleh negara.

Artikel ini menguraikan perbedaan mendasar antara Bandara IMIP dan Bandara Morowali berdasarkan data teknis, lokasi, pengelola, status operasi, serta konteks historis peresmiannya untuk meluruskan narasi yang menyesatkan.

Konteks Peresmian: Bandara Morowali, Bukan IMIP

Pada Minggu, 23 Desember 2018, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah. Dari Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk, Kabupaten Banggai, ia secara resmi meresmikan satu bandara baru dan empat terminal bandara di Pulau Sulawesi.

Satu-satunya bandara baru yang diresmikan saat itu adalah Bandara Morowali, yang dibangun di atas lahan seluas 158 hektare di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali. Bandara ini dilengkapi:

• Landasan pacu sepanjang 1.500 meter
• Terminal penumpang seluas 1.000 meter persegi

“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),” tegas Andy Budiman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pada Rabu (26/11/2025). Ia menyesalkan upaya mengaitkan bandara swasta tersebut dengan nama mantan presiden.

Bandara yang diresmikan Jokowi yang juga dikenal sebagai Bandara Udara Maleo atau Bandara Bungku kini beroperasi normal di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan, tanpa persoalan administratif atau kedaulatan.

Perbedaan Lokasi: Jaraknya Lebih dari 50 Kilometer

Salah satu kesalahan mendasar dalam narasi viral adalah menganggap kedua bandara berada di lokasi yang sama. Padahal, keduanya berada di kecamatan berbeda di Kabupaten Morowali:

Perbedaan lokasi ini penting, karena menunjukkan bahwa keduanya tidak saling tumpang tindih secara geografis, apalagi administratif.

Perbedaan Pengelola dan Status Hukum

Bandara IMIP: Milik Swasta, Status Operasi Khusus

• Pengelola: PT Indonesia Morowali Industrial Park (perusahaan swasta)
• Status Operasi: Khusus (hanya untuk kepentingan internal kawasan industri dan mitra terkait)
• Kode ICAO: WAMP
• Kode IATA: MWS
• Kelas Bandara: Non Kelas
• Pengawasan: Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar

Bandara ini tidak terbuka untuk penerbangan komersial umum. Meski melayani pesawat seperti Airbus A320, aksesnya dibatasi. Pada 2024, bandara ini mencatat 534 pergerakan pesawat dan 51.180 penumpang, sebagian besar karyawan, ekspatriat, atau tamu bisnis IMIP.

Bandara Morowali: Milik Negara, Status Umum

• Pengelola: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub RI
• Status Operasi: Umum (terbuka untuk penerbangan sipil komersial)
• Hierarki: P (Pengumpul)
• Klasifikasi: 3C (mampu didarati pesawat berukuran ATR 72-600)
• Dokumen Resmi: Memiliki sertifikat bandar udara, ASP, AEP, LAKIP, hingga Rencana Strategis

Bandara ini menjadi gerbang transportasi udara resmi Kabupaten Morowali bagi masyarakat umum, dengan penerbangan reguler menggunakan pesawat ATR 72-600.

Mengapa Bandara IMIP Jadi Kontroversi?

Kontroversi seputar Bandara IMIP tidak muncul dari sisi teknis, melainkan pertanyaan kedaulatan dan pertahanan. Pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara itu “tidak punya perangkat negara” memicu kekhawatiran bahwa kawasan industri asing (IMIP merupakan joint venture antara PT Bintang Delapan Group dan Tsingshan Holding Group dari Tiongkok) memiliki fasilitas strategis tanpa pengawasan penuh negara.

Namun, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa semua bandara di Indonesia, termasuk yang dikelola swasta, tetap berada di bawah otoritas negara melalui:

• Pengawasan Otoritas Bandar Udara (Otban)
• Regulasi keselamatan dan keamanan penerbangan
• Koordinasi dengan Airnav Indonesia

Bandara IMIP memang swasta, tapi bukan wilayah ekstrateritorial. Ia tetap tunduk pada hukum nasional dan regulasi penerbangan Indonesia.

Data Perbandingan Lengkap: IMIP vs Morowali

Kesimpulan: Jangan Campuradukkan Infrastruktur Swasta dan Negara

Narasi yang menyamakan Bandara IMIP dengan Bandara Morowali adalah kesalahan faktual yang berpotensi memicu kegaduhan publik. Keduanya berbeda dalam:

• Lokasi fisik
• Pengelola
• Status hukum
• Akses pengguna
• Konteks peresmian

Presiden Jokowi hanya meresmikan Bandara Morowali infrastruktur publik yang dibangun negara untuk melayani masyarakat. Sementara Bandara IMIP adalah fasilitas pendukung kawasan industri swasta, yang meski legal, memang perlu pengawasan ketat demi menjaga kedaulatan.

Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi dengan sumber resmi seperti situs Kementerian Perhubungan (dephub.go.id) atau Sekretariat Kabinet (setkab.go.id), sebelum menyebarkan narasi yang belum terverifikasi.

Dalam era informasi, kehati-hatian dalam menyebarkan fakta sama pentingnya dengan membangun bandara. Karena infrastruktur bisa dibangun dalam hitungan tahun, tapi kepercayaan publik butuh puluhan tahun untuk dipulihkan.