Regulasi Baru India Picu Penolakan, Apple Google Samsung Angkat Suara
- Apple
Pemerintah India tengah membahas regulasi baru yang mewajibkan pelacakan lokasi berbasis satelit aktif secara permanen di semua smartphone. Usulan ini muncul sebagai upaya meningkatkan dukungan teknis bagi penegakan hukum dalam memperoleh data lokasi yang lebih akurat saat melakukan penyelidikan kriminal. Otoritas telekomunikasi India berpendapat bahwa metode pelacakan yang mengandalkan menara seluler tidak lagi memadai untuk tuntutan investigasi modern.
Asosiasi telekomunikasi di negara tersebut kemudian mengusulkan penggunaan Assisted GPS atau A GPS yang aktif tanpa henti. Fitur ini memungkinkan perangkat mendapatkan koordinat yang lebih presisi dengan bantuan sinyal jaringan. Mereka menilai langkah ini dapat menjadi standar baru untuk memastikan setiap perangkat tetap dapat dilacak kapan pun dibutuhkan aparat.
Namun, rencana ini langsung memicu penolakan dari Apple, Google, dan Samsung. Ketiga perusahaan tersebut menilai regulasi yang menjadikan pelacakan satelit aktif secara terus menerus sebagai kewajiban merupakan kebijakan yang membawa risiko signifikan bagi privasi ratusan juta pengguna smartphone di India. Mereka menegaskan bahwa perangkat seharusnya tidak diposisikan sebagai alat pemantauan permanen yang dapat diakses kapan saja oleh pihak tertentu.
Kekhawatiran Industri Teknologi Terhadap Privasi Pengguna
Apple, Google, dan Samsung menyampaikan keberatan karena kebijakan tersebut berpotensi menjadikan smartphone sebagai instrumen pengawasan yang tidak memiliki batasan jelas. Praktik seperti ini belum pernah diterapkan oleh negara mana pun. Tanpa kejelasan mekanisme pengamanan data, pelacakan yang terus aktif dapat disalahgunakan atau menimbulkan risiko kebocoran data sensitif.
Perwakilan perusahaan juga mengingatkan bahwa pelacakan satelit permanen akan berdampak pada individu yang memiliki profesi atau peran tertentu yang membutuhkan kerahasiaan lokasi. Misalnya jurnalis investigasi, pekerja kemanusiaan, atau pejabat yang memiliki mobilitas tinggi. Mereka menilai kebijakan ini belum menunjukkan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan penyelidikan kriminal dan perlindungan privasi warga negara.
Selain itu, mereka mempertanyakan urgensi penggunaan pelacakan tanpa henti untuk kasus kriminal umum. Menurut mereka, pelacakan berbasis permintaan, seperti ketika ada surat perintah resmi, cukup untuk mendukung investigasi tanpa mengorbankan hak privasi pengguna.
