Korea Selatan Rilis Regulasi AI Pertama: Pengawasan Wajib!
- GSMArena
- Pemerintah Korea Selatan meresmikan perangkat hukum yang mengatur Kecerdasan Buatan (AI) secara komprehensif.
- Undang-Undang Dasar AI mewajibkan pengawasan manusia pada sistem AI berdampak tinggi di sektor krusial seperti nuklir dan keuangan.
- Perusahaan wajib memberi label jelas pada konten yang dibuat AI generatif dan sulit dibedakan dari realitas.
- Startup lokal menyuarakan kekhawatiran terhadap ambiguitas aturan yang berpotensi menghambat inovasi.
Korea Selatan baru saja membuat sejarah regulasi digital. Negara ini meresmikan perangkat undang-undang untuk mengatur Kecerdasan Buatan (AI) sebelum blok atau negara besar lainnya, termasuk Uni Eropa. Undang-Undang Dasar AI Korea Selatan ini menjadikan Seoul sebagai pelopor global dalam pembentukan tata kelola teknologi. Aturan baru tersebut menekankan pentingnya pengawasan manusia. Khususnya, hal ini berlaku untuk sistem AI yang beroperasi dalam bidang berisiko tinggi.
Para pembuat kebijakan di Seoul sangat memahami potensi bahaya AI. Oleh karena itu, mereka bergerak cepat mengisi kekosongan hukum. Ini merupakan langkah signifikan.
Kewajiban Pengawasan Manusia di Bawah Regulasi AI Korea Selatan
Undang-Undang Dasar AI secara eksplisit mewajibkan adanya pengawasan manusia. Perusahaan wajib menerapkan pengawasan tersebut untuk AI yang diklasifikasikan sebagai "berdampak tinggi." Kegagalan memenuhi standar ini akan mengakibatkan sanksi serius.
Aturan ketat tersebut mencakup beberapa sektor vital negara. Misalnya, penggunaan AI dalam keselamatan nuklir dan sistem air minum harus diawasi. Selain itu, transportasi publik juga menjadi fokus penting regulasi ini.
Kontrol Sektor Keuangan dan Kesehatan
Pengawasan manusia menjadi krusial dalam layanan keuangan. Kredit evaluasi dan penyaringan pinjaman, yang sering mengandalkan AI, harus memiliki lapisan kontrol manusia. Kebijakan ini bertujuan mencegah diskriminasi algoritmik.
Sektor kesehatan juga tunduk pada aturan serupa. Pemerintah menjamin bahwa keputusan AI yang memengaruhi kehidupan masyarakat selalu dapat ditinjau oleh tenaga profesional. Mereka ingin memastikan akuntabilitas penuh pada teknologi tersebut.
Transparansi Wajib: Aturan Labelisasi Konten Generatif
Selain pengawasan, regulasi ini menetapkan standar transparansi ketat. Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan di muka kepada pengguna. Pemberitahuan ini harus jelas jika produk atau layanan menggunakan AI generatif atau AI berdampak tinggi.
