Infrastruktur Telekomunikasi: Biaya Mahal Hambat Investasi

• Biaya sewa lahan kabel fiber optik di daerah mencapai belasan miliar rupiah.
• Regulasi perizinan yang tumpang tindih menurunkan minat investor swasta secara signifikan.
• Kesenjangan digital nasional berisiko melebar akibat kurangnya kepastian hukum di daerah.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di berbagai daerah kini menghadapi tantangan besar akibat regulasi yang rumit. Para pelaku usaha secara terbuka mengeluhkan besarnya biaya retribusi dan sewa lahan untuk kabel fiber optic. Kondisi ini membuat daya tarik investasi menurun tajam di tengah ambisi pemerintah mempercepat transformasi digital nasional.

Problematika Biaya Sewa Infrastruktur Telekomunikasi

Pihak industri melaporkan bahwa belasan daerah menerapkan tarif sewa yang sangat tinggi untuk pemasangan kabel. Wilayah Jawa Timur menjadi salah satu area dengan konsentrasi biaya tertinggi saat ini. Pemerintah daerah seringkali menetapkan tarif berdasarkan nilai komersial lahan yang jauh melampaui beban operasi perusahaan.

Beberapa daerah bahkan menuntut biaya sewa hingga Rp14 miliar di satu wilayah saja. Padahal, kabel tersebut tertanam di bawah tanah tanpa mengganggu aktivitas permukaan lahan. Ketimpangan nilai sewa ini menyulitkan para pengusaha dalam menyusun estimasi investasi yang realistis dan berkelanjutan.

Dampak Ketidakpastian Aturan terhadap Ekosistem Digital

Regulasi yang berlapis dan mekanisme perizinan yang berbeda antarwilayah menciptakan tumpang tindih biaya. Hal ini memicu biaya tambahan tidak terduga bagi para penyelenggara jaringan kabel bawah tanah. Akibatnya, jumlah pelaku industri menara dan jaringan kini terus menyusut dibandingkan dua dekade lalu.

Penurunan minat investasi ini sangat mengancam perluasan akses digital di wilayah tertinggal. Pengamat menilai bahwa kebijakan daerah yang hanya fokus pada pendapatan retribusi justru merugikan masyarakat. Tanpa investasi swasta, masyarakat di pelosok akan sulit mendapatkan akses internet yang berkualitas dan terjangkau.

Solusi dan Jalur Tengah untuk Akselerasi Digital

Kementerian terkait menegaskan bahwa pemerintah pusat kini lebih fokus membangun jaringan di wilayah terluar. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dialog intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri harus segera terlaksana.

Halaman Selanjutnya

Pengelolaan infrastruktur ke depan perlu menerapkan tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah harus memastikan aturan penetapan biaya bersifat jelas dan mudah diakses oleh publik. Proses perizinan juga memerlukan simplifikasi agar tidak terjadi duplikasi persyaratan yang membuang waktu.