Infrastruktur Telekomunikasi: Biaya Mahal Hambat Investasi

Pengelolaan infrastruktur ke depan perlu menerapkan tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah harus memastikan aturan penetapan biaya bersifat jelas dan mudah diakses oleh publik. Proses perizinan juga memerlukan simplifikasi agar tidak terjadi duplikasi persyaratan yang membuang waktu.

Tantangan Masa Depan Akses Digital Indonesia

Kegagalan dalam memperbaiki regulasi infrastruktur telekomunikasi akan memperlebar jurang kesenjangan digital. Tanpa langkah konkret, target peningkatan kecepatan broadband nasional akan sangat sulit tercapai dalam waktu dekat. Pembaruan regulasi yang memberikan insentif bagi investor menjadi kunci utama perubahan ini.

Kepastian hukum tetap menjadi harapan terbesar bagi para pemangku kepentingan di sektor digital. Jika kebijakan daerah mengabaikan hak akses digital warga, maka peluang pertumbuhan ekonomi akan semakin sempit. Penyesuaian kebijakan yang adil dan transparan merupakan jalan satu-satunya menuju investasi infrastruktur telekomunikasi yang berkelanjutan.