Trump Lawan Aturan Kedaulatan Data Demi Lindungi AI AS
- Istimewa
- Pemerintahan Trump memerintahkan diplomat untuk melobi pemerintah asing agar melonggarkan aturan kedaulatan data.
- Menteri Luar Negeri Marco Rubio menilai aturan data yang ketat menghambat inovasi AI dan meningkatkan biaya teknologi.
- Raksasa teknologi seperti Google, Amazon, dan Microsoft kini berada di tengah tekanan politik global.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil langkah tegas untuk melindungi dominasi teknologi Amerika Serikat di panggung global. Melalui perintah diplomatik terbaru, AS secara terbuka menentang penerapan aturan kedaulatan data yang semakin ketat di berbagai negara. Langkah ini bertujuan memastikan perusahaan AI asal AS tetap kompetitif tanpa hambatan regulasi penyimpanan data lokal.
Alasan Trump Tolak Aturan Kedaulatan Data Ketat
Berdasarkan laporan kabel diplomatik yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Marco Rubio, kebijakan ini menyasar aturan yang mewajibkan penyimpanan data di dalam negeri. Pemerintah AS berpendapat bahwa restriksi tersebut akan mengganggu aliran data global secara signifikan. Selain itu, kebijakan kedaulatan data dianggap bakal memicu lonjakan biaya operasional teknologi yang lebih mahal.
Rubio menegaskan bahwa regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat layanan cloud dan memperlambat perkembangan kecerdasan buatan (AI). Pemerintahan Trump juga mengklaim aturan tersebut meningkatkan risiko keamanan siber. Mereka khawatir kontrol pemerintah yang berlebihan akan memicu penyensoran dan mengancam kebebasan sipil di berbagai negara.
Diplomasi Tekan Hambatan Infrastruktur Digital
Para diplomat AS kini bertugas mengawasi setiap negara yang berencana menyusun undang-undang kedaulatan data. Mereka diminta untuk menolak kewajiban lokalisasi server yang dianggap membebani efisiensi bisnis Amerika. Sebaliknya, AS mendorong kerja sama internasional melalui Global Cross-Border Privacy Rules Forum.
Forum ini merupakan kelompok internasional yang mendukung arus data terpercaya lintas batas. Melalui sertifikasi privasi internasional, forum ini diharapkan menjadi solusi bagi keamanan data tanpa harus membatasi pergerakannya. Langkah ini menjadi respons atas kebijakan Uni Eropa yang sangat ketat seperti GDPR dan Artificial Intelligence Act.
Dilema Big Tech di Tengah Persaingan Politik
Saat ini, Uni Eropa telah menetapkan standar tinggi dalam membatasi cara perusahaan teknologi mengumpulkan data warga. Kebijakan ini memaksa perusahaan seperti Meta, Google, dan Microsoft mengeluarkan miliaran dolar untuk penyesuaian infrastruktur. Mereka membangun pusat data di ratusan negara hanya untuk mematuhi aturan lokal yang berbeda-beda.
