PP TUNAS: idEA Minta Keseimbangan Perlindungan Anak & Digital
- Istimewa
- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyoroti dampak PP TUNAS terhadap layanan digital esensial.
- Pelaku industri mengusulkan masa transisi minimal 12 bulan demi kesiapan teknis platform.
- Penilaian risiko platform disarankan menggunakan sistem skor bertingkat agar lebih proporsional.
- Verifikasi usia anak akan lebih efektif jika diterapkan pada level sistem operasi (OS).
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) secara resmi meminta pemerintah agar implementasi PP TUNAS tetap menjaga stabilitas ekonomi. Regulasi perlindungan anak ini harus mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem digital nasional secara menyeluruh.
Ketua Umum idEA, Hilmi Adrianto, mengingatkan risiko pemutusan akses digital bagi remaja pada layanan krusial. Hal ini mencakup transportasi daring, pemesanan makanan, hingga akses komunikasi keluarga. Menurutnya, pembatasan yang kaku justru dapat mengganggu aktivitas harian masyarakat luas.
Tantangan Implementasi PP TUNAS bagi Industri Digital
Hilmi menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Platform digital membutuhkan kesetaraan perlakuan serta kebijakan yang berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang.
Pemerintah perlu menerbitkan panduan teknis yang jelas agar tidak muncul konsekuensi negatif bagi pengguna. idEA mendorong regulasi berbasis risiko yang dapat diterapkan secara realistis oleh seluruh pemangku kepentingan.
Empat Usulan Strategis Pelaku Ekonomi Digital
Pertama, idEA mengusulkan penyempurnaan mekanisme klasifikasi risiko secara transparan. Penilaian sebaiknya menggunakan sistem skor bertingkat, bukan sekadar kategori tinggi atau rendah. Cara ini menghindari pendekatan "one-size-fits-all" yang merugikan inovasi.
Kedua, asosiasi meminta masa transisi sekurang-kurangnya 12 bulan sejak aturan turunan ditetapkan. Waktu ini sangat krusial bagi platform untuk melakukan adaptasi sistem dan edukasi pengguna. Tanpa masa transisi yang cukup, stabilitas ekosistem digital bisa terancam.
Ketiga, penyusunan aturan teknis wajib melibatkan konsultasi publik berbasis data. Kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, dan organisasi perlindungan anak akan menciptakan aturan yang responsif. Hal ini juga memperkuat peran literasi digital bagi orang tua.
Keempat, idEA menyoroti pentingnya peran sistem operasi sebagai gatekeeper verifikasi usia. Verifikasi akan jauh lebih efektif jika berlaku konsisten pada tingkat sistem operasi atau marketplace aplikasi. Langkah ini dinilai lebih akurat dalam menyaring pengguna di bawah umur.
