Kepatuhan Meta Rendah, Komdigi Diminta Tegas Blokir FB dan IG
- Istimewa
- Tingkat kepatuhan Meta dalam menangani judi online dan konten negatif hanya mencapai 28,47 persen.
- Pengamat mendesak Kementerian Komdigi mengambil langkah tegas hingga opsi pemblokiran platform.
- Meta menjanjikan perbaikan sistem keamanan setelah pemerintah melakukan inspeksi mendadak.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima desakan untuk bersikap lebih berani terhadap raksasa teknologi Meta. Pasalnya, tingkat kepatuhan Meta dalam menangani konten negatif di Indonesia masih sangat memprihatinkan dan berada di bawah standar.
Rendahnya angka penanganan ini memicu kekhawatiran publik. Hal ini berkaitan langsung dengan maraknya sebaran judi online serta konten disinformasi di platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
Alasan Kepatuhan Meta Sangat Rendah
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan platform milik Mark Zuckerberg tersebut hanya menyentuh angka 28,47 persen. Persentase ini jauh tertinggal dibandingkan dengan media sosial lain yang beroperasi di wilayah Indonesia.
Padahal, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar dunia bagi layanan Meta. Tercatat, pengguna Facebook dan WhatsApp di tanah air masing-masing menembus angka sekitar 112 juta orang.
Dampak Masifnya Konten Negatif
Pemerhati komunikasi digital, Firman Kurniawan, menilai jumlah pengguna yang sangat besar memicu peredaran konten berbahaya secara masif. Selain judi online, konten berupa fitnah dan kebencian (DFK) juga terus bermunculan tanpa pengawasan yang memadai.
Firman menduga Meta merasa pemerintah Indonesia kurang tegas dalam menegakkan aturan hukum. Akibatnya, mereka terkesan kewalahan atau bahkan mengabaikan laporan konten bermasalah yang masuk.
Opsi Pemblokiran dan Kedaulatan Digital
Pemerintah perlu menunjukkan kedaulatan digital yang kuat di mata platform global. Firman menyarankan agar Komdigi tidak ragu untuk menutup akses atau memblokir layanan jika platform tersebut terus mengancam kepentingan nasional.
Namun, langkah pemblokiran ini tentu memiliki risiko tinggi. Tindakan tegas tersebut berpotensi memicu gelombang protes dari jutaan pengguna aktif di seluruh Indonesia.
Sebagai solusi alternatif, pemerintah bisa mendorong pendekatan kolaboratif. Keterlibatan tenaga ahli dari Indonesia secara langsung dalam proses moderasi konten dapat menjadi kunci pengawasan yang lebih efektif.
Langkah Strategis Komdigi dan Respons Meta
