Borneo Digital Summit 2025 di Balikpapan, Transformasi Digital Pemda

Transformasi Digital: Antara Regulasi dan Aksi Nyata

Dalam sesi paparan utama, para narasumber dari kementerian membahas berbagai dimensi penting dalam transformasi digital pemerintahan. Dr. Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, misalnya, mengangkat pentingnya penguatan otonomi daerah melalui digitalisasi layanan publik berbasis SPBE.

Sementara itu, Cahyono Tri Birowo dari KemenPANRB menyoroti perlunya integrasi sistem SPBE agar pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan transparan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Aris Kurniawan, yang menekankan bahwa teknologi bukan hanya soal alat, tapi bagian dari strategi untuk mengubah kultur birokrasi. Ir. Suprayitno, dari Direktorat Sinkronisasi Kemendagri, mengingatkan bahwa pembangunan berbasis data digital sangat penting agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran.

FGD: Menyatukan Pandangan Strategis

Acara puncak Borneo Digital Summit diakhiri dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur pemerintah daerah, pelaku industri, dan para ahli teknologi. Diskusi ini difokuskan pada penyusunan langkah konkret implementasi digitalisasi di daerah.

EVP Telkom Regional IV Kalimantan, Rachmad Dwi Hartanto, menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tak mungkin tercapai tanpa kolaborasi yang erat.

“Transformasi digital pemerintah daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, strategi yang matang, serta pemanfaatan teknologi yang relevan,” ujar Rachmad.

Menurutnya, optimalisasi anggaran, penguatan infrastruktur, dan pendampingan teknologi menjadi tiga faktor kunci yang harus dikelola bersama untuk menghasilkan lompatan digital yang signifikan.