Fakta Mengejutkan! Danantara Bakal Kendalikan 7 BUMN Raksasa dan Rp9.049 T Aset
- ksp.go.id
Gadget – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengelola aset negara yang mencapai Rp9.049 triliun.
Diluncurkan pada 24 Februari 2025, Danantara akan mengambil alih pengelolaan berbagai aset negara, termasuk yang sebelumnya berada di bawah Kementerian BUMN. Dengan struktur yang lebih terpusat, badan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan potensi investasi nasional.
Mengelola Tujuh Raksasa BUMN dan Rp9.049 Triliun Aset
Danantara akan menaungi tujuh perusahaan pelat merah terbesar di Indonesia, di antaranya:
- PT Pertamina (Persero)
- PT PLN (Persero)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- MIND ID (Holding Industri Pertambangan Indonesia)
Selain itu, Danantara juga akan mengelola Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini memiliki aset sebesar Rp163 triliun. Jika digabungkan, total aset dalam pengelolaan (AUM) Danantara mencapai Rp9.049 triliun, menjadikannya salah satu lembaga investasi terbesar di Indonesia.
Fokus pada Investasi Berkelanjutan
Dalam forum World Government Summit di Dubai pada 13 Februari 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan berfokus pada investasi sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dengan dampak ekonomi tinggi.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, serta menciptakan ekosistem investasi yang lebih kuat.
Sudah Direncanakan Sebelum Prabowo Dilantik
Menariknya, pembentukan Danantara sebenarnya sudah dirancang bahkan sebelum Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Awalnya, badan ini dikabarkan akan menggantikan Kementerian BUMN, namun akhirnya diputuskan untuk berdiri sebagai entitas terpisah.
Setelah resmi menjabat, Prabowo langsung menggerakkan inisiatif ini dengan menunjuk Muliaman Hadad, mantan Ketua OJK, sebagai pimpinan pertama Danantara.
Peluncuran badan ini sempat mengalami beberapa kali penundaan dan baru bisa direalisasikan setelah DPR menyetujui revisi UU BUMN.
Dana Rp358 Triliun dari Efisiensi Anggaran
Danantara tidak hanya mengelola aset negara, tetapi juga mendapatkan suntikan dana tambahan. Presiden Prabowo secara terbuka menyebutkan bahwa Rp358 triliun dari hasil efisiensi anggaran akan dialokasikan untuk mendukung operasional Danantara.
