Penerima Bansos Wajib Vasektomi? Ini Penjelasan, Efek Samping, dan Respons Publik

Gadget – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kebijakan kontroversial yang menyulut perdebatan publik: vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Wacana ini dilontarkan dalam rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah, Senin (28/4/2025), dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait.

Lalu, apa sebenarnya vasektomi? Sejauh mana efektivitas dan risikonya? Dan apakah usulan tersebut bisa diterapkan secara adil? Berikut ulasan lengkapnya.

Apa Itu Vasektomi? Kontrasepsi Permanen untuk Pria

Vasektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan melalui prosedur bedah ringan. Mengutip Cleveland Clinic, vasektomi menghentikan aliran sperma ke luar tubuh sehingga mencegah kehamilan.

Operasi ini umumnya hanya menyisakan satu luka kecil di tengah atau dua sayatan kecil di sisi kantong zakar. Dalam prosedur ini, vas deferens—saluran yang membawa sperma dari testis—dipotong atau disumbat.

Meski sperma masih diproduksi oleh testis, namun tidak keluar saat ejakulasi. Sel sperma tersebut akan diserap kembali oleh tubuh secara alami tanpa efek samping berarti.

Syarat Medis dan Administratif untuk Melakukan Vasektomi

Tidak semua pria dapat menjalani vasektomi. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan RI, hanya pria dengan kriteria berikut yang diperbolehkan:

• Pasangan usia subur
• Tidak ingin memiliki anak lagi
• Sudah mendapat konseling khusus terkait vasektomi
• Mendapat persetujuan tertulis dari istri
• Jumlah anak sudah dianggap ideal
• Dalam kondisi sehat secara fisik dan mental
• Usia istri minimal 25 tahun
• Menandatangani formulir persetujuan medis (informed consent)

Efek Samping Vasektomi: Dari Ringan hingga Risiko Jangka Panjang

Meski diklaim aman dan minim risiko, vasektomi tetap berpotensi menimbulkan efek samping seperti:

• Nyeri pasca operasi, terutama pada beberapa hari pertama.
• Granuloma sperma, yaitu benjolan kecil akibat bocornya sperma dari saluran yang dipotong.
• Rasa tekanan di testis, epididimis, dan vas deferens bawah karena penumpukan sperma.

Komplikasi serius seperti infeksi atau perdarahan tergolong sangat jarang, terutama jika dilakukan oleh tenaga medis berpengalaman.

Dedi Mulyadi: Vasektomi sebagai Syarat Bansos Demi Pemerataan

Dalam forum resmi yang turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menkes Budi Gunadi Sadikin, hingga Kepala BKKBN Wihaji, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pemberian bansos seharusnya menyasar secara adil, dan tidak hanya menumpuk pada keluarga dengan anak banyak namun tak mampu secara ekonomi.

Untuk itu, Dedi menggagas agar kepesertaan dalam program Keluarga Berencana, terutama KB pria melalui vasektomi, menjadi syarat penerimaan berbagai bentuk bantuan, seperti:

• Beasiswa
• Sambungan listrik baru
• Bantuan rumah tidak layak huni
• Bantuan kesehatan dan kelahiran

“Jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Yang harus dikejar adalah laki-laki. Karena seringkali perempuannya lupa minum pil atau lainnya. Jadi laki-lakinya yang harus KB,” kata Dedi.

KB Pria: Upaya Pemerataan Beban dan Tanggung Jawab Reproduksi

Selama ini, program KB kerap dikaitkan dengan perempuan. Dedi menilai perlu ada pendekatan baru dengan menitikberatkan pada pria sebagai subjek utama.

Langkah ini dinilai dapat menghapus ketimpangan tanggung jawab reproduksi yang selama ini dibebankan pada perempuan. Vasektomi pun dianggap sebagai pilihan rasional dalam konteks perencanaan keluarga jangka panjang, terutama bagi pasangan yang sudah memiliki anak cukup.

Respons dan Polemik: Antara Edukasi dan Hak Asasi

Usulan Dedi menuai tanggapan beragam. BKKBN menyambut dengan pendekatan edukatif, menyatakan bahwa vasektomi tidak mengurangi “keperkasaan” pria dan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka kelahiran tidak terencana di keluarga prasejahtera.

Namun, dari sisi lain, Komnas HAM menyuarakan kekhawatiran. Mereka menegaskan bahwa pemaksaan program KB—terlebih dikaitkan dengan hak dasar seperti bantuan sosial—berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Menurut Komnas HAM, partisipasi dalam program KB harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran, bukan tekanan karena kebutuhan ekonomi.

Kesimpulan: Kebijakan Populis atau Intervensi Terlalu Jauh?

Usulan menjadikan vasektomi sebagai prasyarat bansos membawa diskursus baru dalam kebijakan publik. Di satu sisi, niat untuk mendistribusikan bantuan secara merata dan mengendalikan pertumbuhan penduduk patut diapresiasi. Namun di sisi lain, menyaratkan tindakan medis sebagai syarat administratif memicu polemik serius soal otonomi tubuh dan keadilan sosial.

Apapun kebijakan yang diambil ke depan, penting bagi pemerintah untuk:

• Mengedepankan edukasi dan kesadaran
• Memberikan akses konseling gratis
• Menjaga prinsip sukarela dalam setiap keputusan medis
• Memastikan bahwa bantuan sosial tetap berpihak pada rakyat yang paling membutuhkan

Apakah Vasektomi Solusi Tepat?

Meskipun efektif, vasektomi tetap bukan pilihan yang bisa disamaratakan. Prosedur ini harus dilihat sebagai bagian dari kesadaran dan perencanaan keluarga jangka panjang, bukan kewajiban semata demi mendapatkan bantuan.

Diskusi mengenai peran pria dalam program KB memang penting, tetapi penerapannya harus disertai dengan kebijakan yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

 

Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di :
Instagram	@gadgetvivacoid
Facebook	Gadget VIVA.co.id
X (Twitter)	@gadgetvivacoid
Whatsapp Channel	Gadget VIVA
Google News	Gadget