Mengapa Vasektomi Dinyatakan Haram oleh MUI Jabar?
- iSTOCKPHOTO/scholsann
Kontroversi Bansos dan Vasektomi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya mengusulkan agar vasektomi menjadi salah satu syarat penerima bansos. Usulan ini didasarkan pada temuan lapangan bahwa banyak keluarga prasejahtera memiliki jumlah anak yang sangat besar, meskipun kebutuhan dasar mereka tidak tercukupi.
"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.
Usulan ini mendapat tanggapan dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang menyatakan bahwa ide ini sedang dipelajari lebih lanjut.
"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta.
Vasektomi sebagai metode KB memang menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan populasi.
Namun, fatwa MUI Jabar yang menyatakan vasektomi haram menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini harus dipertimbangkan secara matang, terutama jika melibatkan faktor agama dan budaya.
