Tragis! Istri PM Nepal Meninggal Dibakar Massa dalam Kerusuhan Besar Akibat Blokir Medsos

Tragis! Istri PM Nepal Meninggal Dibakar Massa dalam Kerusuhan Besar Akibat Blokir Medsos
Sumber :
  • Anadolu/as

Gadget – Sebuah kejadian tragis terjadi di Nepal setelah bentrokan antara warga dengan pasukan keamanan mulai pecah pada Selasa (9/9). Kerusuhan ini dipicu oleh keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X. Keputusan tersebut diambil karena perusahaan-perusahaan ini gagal mematuhi regulasi baru pemerintah Nepal untuk mendaftar sebagai entitas resmi.

Tragis: Kasus Penembakan di Papua Melibatkan Perwira TNI, Korban Meninggal Saat Aduk Semen!

Akibat dari aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan besar, rumah Perdana Menteri Jhalanath Khanal dibakar oleh massa. Tragisnya, istri Khanal, Rabi Laxmi Chitrakar, meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga merusak kediaman lainnya, termasuk milik Perdana Menteri KP Sharma Oli, Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, dan mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda'.

Tragis! Tujuh Korban Jiwa Tewas dalam Kerusuhan Demonstrasi di Berbagai Kota

Kronologi Kerusuhan di Nepal

Awalnya, demonstrasi dimulai pada Senin (8/9) ketika generasi muda di Nepal menolak kebijakan pemblokiran media sosial oleh pemerintah. Aksi damai ini kemudian berubah menjadi kerusuhan besar saat massa mulai melakukan penjarahan dan membakar fasilitas umum serta properti pemerintah.

Tragedi Mengguncang Bangladesh: Jet Tempur Menabrak Sekolah, Korban Bertambah!

Dilansir dari Hindustan Times, sejak Selasa, situasi semakin memburuk. Pasukan keamanan menggunakan kekuatan untuk menekan demonstran, mengakibatkan 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Bandara-bandara di Nepal pun ditutup sementara demi alasan keamanan nasional. Bandara Internasional Tribhuvan di Khatmandu diambil alih oleh militer hingga pukul 12 siang waktu setempat pada Rabu (10/9).

Reaksi Internasional dan PBB

Kejadian ini mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Koordinator Residen PBB di Nepal, Hanaa Singer-Hamdy, menyatakan bahwa banyak stafnya menangis melihat tingkat kekerasan yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka.

Singer-Hamdy menyoroti pentingnya menjaga keselamatan warga sipil dan memberikan akses medis kepada korban. "Peran kami adalah mengingatkan semua pihak untuk memastikan perlindungan warga sipil, menjaga kebebasan fundamental, dan mendukung Nepal dalam komitmennya terhadap norma hak asasi manusia internasional," katanya.

Kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal

Menanggapi situasi darurat ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui KBRI Dhaka—yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal—telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan keamanan WNI di sana.

KBRI mencatat ada total 57 WNI yang tinggal menetap di Nepal, termasuk 43 anggota Delegasi RI, 2 anggota TNI, dan 23 wisatawan WNI. Menurut Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, hingga saat ini tidak ada informasi tentang WNI yang menjadi korban kerusuhan.

Namun, imbauan telah dikeluarkan agar seluruh WNI di Nepal meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa, dan terus memantau situasi keamanan dari sumber resmi. WNI yang mengalami situasi darurat diminta menghubungi hotline KBRI Dhaka di nomor +8801614444552 atau Konhor RI Kathmandu di nomor +9779851046514 dan +9779801190989.

Bagi WNI yang sedang berkunjung atau berwisata di Nepal, disarankan untuk segera melakukan lapor diri ke hotline KBRI Dhaka.

Pesan dari Panglima Angkatan Darat Nepal

Panglima Angkatan Darat Nepal, Ashok Raj Sigdel, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa, meminta para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi mereka dan bersedia berdialog. "Melindungi kepentingan nasional adalah tanggung jawab bersama semua orang," ujar Sigdel.

Kesimpulan:

Kerusuhan di Nepal yang dipicu oleh pemblokiran media sosial telah menelan banyak korban jiwa, termasuk istri Perdana Menteri Nepal, Rabi Laxmi Chitrakar. Situasi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu kebebasan akses informasi bagi masyarakat modern. Komunitas internasional, termasuk PBB dan pemerintah negara-negara lain seperti Indonesia, terus memantau perkembangan dan memastikan keselamatan warga sipil di tengah krisis ini.

Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di :
Instagram@gadgetvivacoid
FacebookGadget VIVA.co.id
X (Twitter)@gadgetvivacoid
Whatsapp ChannelGadget VIVA
Google NewsGadget