Heboh Isu Kudeta di Filipina, Jenderal Brawner: Militer Tak Akan Gulingkan Presiden

Situasi politik di Filipina kembali memanas setelah beredar kabar mengenai rencana kudeta terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Sejumlah purnawirawan jenderal dikabarkan berupaya menggalang dukungan dari kalangan militer aktif untuk menggulingkan kepala negara. Namun, langkah itu langsung ditepis oleh Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, yang menegaskan militernya tetap setia pada prinsip profesionalisme dan tidak akan mencampuri urusan politik.

Pernyataan Brawner muncul di tengah maraknya isu kudeta yang beredar sejak akhir September. Dalam sebuah wawancara bersama koresponden asing pada Jumat, 3 Oktober 2025, ia secara terbuka mengakui bahwa dirinya bahkan sempat dihubungi secara langsung oleh para purnawirawan yang mendorong pergantian kekuasaan. Meski demikian, Brawner menolak tegas ajakan itu dan memastikan militer Filipina tidak akan terseret dalam gerakan tersebut.

Menurut Brawner, godaan bagi militer untuk terjun ke ranah politik memang selalu ada, apalagi di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan keterlibatan tentara dalam politik hanya akan meninggalkan dampak buruk. “Saya yakin tidak seorang pun di jajaran kami akan mengikuti seruan itu. Profesionalisme yang sudah kita bangun selama ini menjadi benteng agar tentara tetap fokus pada tugas utamanya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kudeta bukanlah jawaban atas persoalan bangsa. Sebaliknya, langkah itu justru bisa menghancurkan stabilitas negara. Dalam pandangan Brawner, bila militer turun tangan menggulingkan pemerintahan, dampaknya akan merembet pada sektor ekonomi. Investor bisa kehilangan kepercayaan dan menarik modal dari Filipina, sementara hubungan internasional pun berpotensi memburuk. “Begitu militer ikut campur, kita akan tertinggal beberapa tahun. Investor akan mulai menarik diri, dan itu jelas merugikan rakyat,” tegasnya.

Meski demikian, Brawner tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa kekecewaan terhadap pemerintahan Marcos Jr. semakin meluas, termasuk di kalangan purnawirawan militer. Rasa frustrasi itu terutama dipicu oleh skandal korupsi besar-besaran yang belakangan terungkap. Kasus tersebut menyeret sejumlah pejabat tinggi dan anggota parlemen dalam proyek pengendalian banjir yang ternyata sarat penyimpangan anggaran.

Halaman Selanjutnya

Sejak September lalu, skandal ini telah memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota besar. Massa turun ke jalan menuntut transparansi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Tidak hanya itu, kasus tersebut juga semakin memperburuk citra Presiden Marcos Jr. yang sejak awal menjabat memang kerap dibandingkan dengan era pemerintahan ayahnya, Ferdinand Marcos Sr., yang terkenal otoriter dan dipenuhi kasus pelanggaran HAM.