MUI Umumkan Kepengurusan Baru! Ini Susunan Lengkap 2025–2030!

Tantangan ke Depan: Antara Otoritas Fatwa dan Relevansi Sosial

Meski struktur kepengurusan terlihat solid, MUI menghadapi tantangan besar:

• Kepercayaan publik terhadap fatwa yang dianggap kurang responsif terhadap realitas sosial
• Kompetisi otoritas keagamaan dari tokoh media sosial dan platform digital
• Kebutuhan desentralisasi agar suara ulama daerah lebih terdengar di tingkat pusat

Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran MUI sebagai “penjaga akidah umat” sekaligus “mitra strategis negara” dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, berakhlak, dan berdaya saing global.

Kesimpulan: MUI di Persimpangan Jalan

Periode 2025 2030 menjadi masa krusial bagi MUI. Di tengah polarisasi sosial, disrupsi teknologi, dan kompleksitas kehidupan modern, lembaga ini dituntut tidak hanya menjaga otoritas keulamaan, tapi juga menjadi jembatan antara agama dan kehidupan nyata.

Dengan KH Anwar Iskandar sebagai nakhoda baru, didukung jajaran ulama dan cendekiawan kompeten, serta arahan moral dari KH Ma’ruf Amin, MUI memiliki fondasi kuat untuk menjawab tantangan tersebut—asalkan tetap terbuka, inklusif, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Masyarakat luas kini menanti: bagaimana MUI 2025 2030 menerjemahkan struktur ini menjadi aksi nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia.