Gencatan Senjata Retak, Sweida Kembali Jadi Arena Pertempuran Antara Pemerintah dan Druze!

Kesulitan Pemerintah Transisi

Sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, pemerintah transisi di bawah kepemimpinan presiden sementara Ahmad al-Sharaa telah kesulitan mengkonsolidasikan kendali di seluruh wilayah Suriah. Minoritas etnis dan agama seperti komunitas Druze tetap skeptis terhadap pemerintahan baru, yang dianggap kurang mewakili kepentingan mereka.

Upaya implementasi gencatan senjata di berbagai wilayah juga dihadapkan dengan tantangan besar, termasuk di wilayah timur provinsi Aleppo, yang menjadi zona perbatasan antara pasukan pemerintah dan SDF. Meski ada kesepakatan untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah ini ke bawah kendali Damaskus, ketegangan tetap tinggi karena kurangnya kepercayaan antarpihak.

Dampak Kemanusiaan

Kondisi kemanusiaan di Sweida dan wilayah konflik lainnya tetap memprihatinkan. Ribuan warga sipil yang terdampak harus hidup dalam ketidakpastian, sementara pasokan bantuan masih sangat terbatas. Komunitas internasional telah menyerukan agar semua pihak menghormati gencatan senjata demi melindungi jiwa rakyat Suriah.

"Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi damai," ungkap juru bicara Badan Pengungsi PBB.

Kesimpulan:

Bentrokan terbaru antara tentara pemerintah Suriah dan kelompok militan Druze di Sweida menunjukkan bahwa gencatan senjata masih sangat rapuh. Ketegangan ini dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah transisi untuk membangun kepercayaan di kalangan minoritas serta tantangan implementasi kesepakatan damai di lapangan. Upaya perdamaian memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menghindari korban lebih lanjut dan memastikan stabilitas di wilayah Suriah.