Perdamaian Tak Hapus Dosa! PM Spanyol Tuntut Netanyahu di Pengadilan Genosida

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap Israel di tengah mencairnya situasi antara Israel dan Hamas. Menurutnya, perdamaian yang mulai terjalin di Jalur Gaza bukanlah alasan untuk melupakan tanggung jawab hukum para pejabat Israel yang diduga terlibat dalam praktik genosida dan kejahatan perang selama dua tahun terakhir. Ia menegaskan, rekonsiliasi tidak boleh menutupi keadilan bagi rakyat Palestina yang menjadi korban konflik berkepanjangan tersebut.

Dalam wawancaranya bersama stasiun radio Cadena SER pada Rabu (15/10/2025), Sanchez dengan tegas menyatakan bahwa perdamaian sejati tidak dapat tercapai tanpa keadilan. “Perdamaian tidak bisa berarti melupakan; perdamaian tidak bisa berarti impunitas,” ujarnya. Ia menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kekejaman terhadap warga sipil Gaza harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum internasional.

Pernyataan keras tersebut muncul tidak lama setelah adanya laporan bahwa sejumlah negara Eropa mulai membuka kembali saluran diplomatik dengan Israel pasca gencatan senjata. Namun, bagi Spanyol, langkah menuju perdamaian tidak boleh diartikan sebagai pengampunan bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Sanchez menilai, tanggung jawab moral dan hukum atas tindakan genosida harus tetap ditegakkan agar penderitaan rakyat Palestina tidak berlalu tanpa keadilan.

Sanchez juga mengenang pengalamannya ketika bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat konflik Kosovo terjadi pada akhir 1990-an. Kala itu, ia menyaksikan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kekejaman perang akhirnya diseret ke pengadilan internasional dan dijatuhi hukuman. Dari pengalaman itu, ia menyimpulkan bahwa keadilan internasional harus menjadi dasar dalam setiap upaya perdamaian. “Kita memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab,” ujarnya.

Sikap Spanyol terhadap Israel semakin tegas dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Sanchez telah membatalkan kontrak senjata senilai hampir Rp20 triliun dengan Israel sebagai bentuk protes atas tindakan militer yang menewaskan ribuan warga sipil di Gaza. Selain itu, Madrid juga memperpanjang embargo pertahanan terhadap Tel Aviv hingga tercapai gencatan senjata yang benar-benar menyeluruh. Langkah ini menunjukkan bahwa Spanyol tidak hanya berbicara soal keadilan, tetapi juga mengambil tindakan nyata di tingkat kebijakan luar negeri.

Sanchez menyebut bahwa embargo senjata adalah bagian dari tekanan diplomatik yang bertujuan mendorong Israel untuk menghormati hukum internasional. “Penting bagi kekerasan untuk berakhir. Dan kini kita memiliki kesempatan untuk melakukan dialog terbuka antara Israel dan Palestina serta pengakuan dua negara,” kata Sanchez menegaskan. Ia menambahkan, pengakuan terhadap dua negara — Israel dan Palestina — adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang abadi di kawasan tersebut.

Di sisi lain, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada tahun lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza. Meskipun surat perintah tersebut belum bisa dieksekusi karena Israel bukan anggota ICC, langkah itu dinilai sebagai sinyal kuat bahwa dunia internasional mulai bergerak untuk menegakkan keadilan.

Sanchez percaya bahwa Eropa, khususnya Spanyol, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memimpin proses perdamaian di Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa negaranya siap mengambil peran penting, tidak hanya dalam proses rekonstruksi Gaza tetapi juga dalam menegakkan solusi dua negara yang selama ini menjadi cita-cita bersama komunitas internasional. “Spanyol dan Eropa akan memainkan peran kunci, tidak hanya dalam rekonstruksi Gaza tetapi juga dalam memastikan perdamaian berdasarkan hukum internasional,” ujarnya.

Menariknya, Sanchez juga membuka kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Spanyol ke Gaza jika situasi memungkinkan. Langkah ini, katanya, merupakan bentuk komitmen nyata untuk membantu menjaga stabilitas dan keamanan pasca-konflik. Ia menilai bahwa kehadiran pasukan internasional dapat menjadi jembatan bagi dialog antara Israel dan Palestina yang selama ini terhambat oleh ketegangan politik dan militer.

Sejak awal konflik, Spanyol menjadi salah satu negara Eropa yang paling vokal mengkritik agresi militer Israel di Gaza. Sikap ini membuat Madrid sering berselisih dengan sekutu-sekutunya di Uni Eropa, terutama dengan negara-negara yang cenderung mendukung Israel. Namun, Sanchez menegaskan bahwa kebijakan luar negerinya berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal, bukan semata-mata kepentingan politik.

Dalam pandangan Sanchez, perdamaian yang sejati hanya bisa dibangun di atas fondasi keadilan. Ia menolak pandangan bahwa stabilitas di Timur Tengah bisa dicapai dengan mengorbankan penegakan hukum bagi pihak yang bersalah. “Jika kita ingin masa depan yang damai, maka kita harus memastikan masa lalu yang kelam tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” katanya menutup pernyataannya.

Dengan sikapnya yang tegas dan konsisten, Pedro Sanchez kini menjadi salah satu pemimpin Eropa yang paling lantang menentang impunitas Israel. Langkahnya tidak hanya menunjukkan keberanian politik, tetapi juga memperlihatkan bahwa Spanyol ingin menjadi suara keadilan bagi rakyat Palestina — sekaligus pengingat bagi dunia bahwa perdamaian sejati tidak pernah lahir dari lupa dan pengampunan tanpa pertanggungjawaban.