Soeharto sebagai Pahlawan Nasional? Simak Pendapat Para Tokoh dan Aktivis HAM

Gadget – Debat hangat kembali mengemuka setelah Kementerian Sosial RI secara resmi mengusulkan nama Presiden Kedua RI, Soeharto, sebagai salah satu pahlawan nasional pada 21 Oktober 2025. Meski usulan tersebut telah melewati proses panjang dan pembahasan mendalam, namun tetap saja menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan.

Kini, usulan tersebut diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk menetapkan gelar pahlawan nasional atas nama-nama yang diusulkan. Namun, apakah Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut? Berikut ulasan lengkapnya.

Pro: Alasan Pendukung Usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

1. Kontribusi Besar dalam Bidang Ketahanan Pangan

Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menyebut bahwa Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ketahanan pangan. Menurut dia, sebelum kepemimpinan Soeharto, kondisi rakyat sangat sulit karena kesulitan pangan.

"Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan," kata Sarmuji.

2. Pembangunan Ekonomi yang Cepat

Selain ketahanan pangan, Soeharto juga dikenal berhasil mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade kekuasaannya, infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit berkembang pesat. Hal ini menjadi alasan kuat bagi pendukung agar Soeharto diakui sebagai pahlawan nasional.

3. Dorongan Politik dari Partai Golkar

Partai Golkar, yang dibesarkan oleh Soeharto, konsisten mendukung usulan ini. Mereka menilai bahwa perbedaan pandangan tidak bisa menghapus fakta bahwa Soeharto memberikan kontribusi besar bagi negara.

"Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini," ujar Sarmuji.

Kontra: Penolakan Terhadap Gelar Pahlawan Nasional

1. Stigma Negatif bagi Gerakan Reformasi

Para aktivis HAM dan oposisi, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menolak keras usulan ini. Guntur Romli, politikus PDI-P, menyebut bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan akan menjadikan gerakan reformasi 1998 sebagai "villain" atau penjahat.

"Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa '98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan," ujar Guntur.