Israel Masih Menguasai Gaza Meski Gencatan Senjata Berjalan, Apa yang Terjadi?

Satu bulan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan, situasi di Jalur Gaza ternyata belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Meski kesepakatan damai disepakati pada 10 Oktober lalu, kehadiran militer Israel di wilayah tersebut masih sangat dominan dan bahkan melebihi setengah dari luas area Gaza. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru mengenai keberlanjutan proses perdamaian yang sejak awal sudah berjalan tersendat.

Menurut Duta Besar Palestina untuk Austria, Salah Abdel Shafi, Israel tetap menempatkan pasukan militernya di lebih dari 50 persen wilayah Gaza. Tidak hanya itu, operasi militer yang dilakukan di area yang mereka sebut sebagai “garis kuning” masih berlangsung secara intensif. Shafi menyebut bahwa Israel melakukan penghancuran sistematis terhadap bangunan, rumah penduduk, hingga seluruh permukiman yang berada di zona tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya dengan kantor berita Rusia, RIA Novosti, pada Senin (17/11/2025).

Selain mempertahankan keberadaan pasukan, Israel juga dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata. Salah satu pelanggaran paling krusial adalah pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Padahal, dalam perjanjian itu sudah disepakati bahwa 600 truk bantuan harus masuk setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Gaza.

Namun kenyataannya, menurut Shafi, jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk tidak pernah mencapai angka tersebut. Ia menyebut hanya sekitar 300 truk per hari yang berhasil menembus perbatasan. Akibatnya, warga Gaza semakin terdesak oleh minimnya obat-obatan, peralatan medis, hingga kebutuhan pangan. Kekurangan ini memperburuk kondisi kemanusiaan yang sejak lama sudah menjadi sorotan dunia.

Shafi menegaskan bahwa pembatasan bantuan itu menjadi bukti bahwa Israel tidak mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar perjanjian tetapi juga menempatkan warga sipil dalam situasi yang semakin rentan. Selain itu, ia menyebut pembatasan tersebut sebagai bentuk tekanan politik yang dapat menghambat proses penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Sementara itu, laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan juga menunjukkan fakta mencengangkan. Selama masa gencatan senjata berlangsung, Israel disebut telah menghancurkan lebih dari 1.500 bangunan di Gaza. Tindakan ini memicu kritik keras dari komunitas internasional yang menilai bahwa penghancuran infrastruktur sipil hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan di daerah tersebut.