Perizinan Data Center Sulit, IDPRO: Investasi Digital Terhambat
- Istimewa
IDPRO juga mendesak pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Insentif ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas skala besar (hyperscale) dan fasilitas tepi (edge data center).
Selain itu, kebijakan energi hijau harus diterapkan. Kebijakan ini memungkinkan pelaku industri mengakses pasokan listrik terbarukan secara langsung. Skema seperti Renewable Energy Certificate (REC) atau wheeling system harus dipermudah.
Target Kapasitas Pusat Data Nasional 2029
Sementara IDPRO menyuarakan tantangan regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) telah menetapkan target agresif melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Komdigi bertujuan memperkuat ekosistem digital nasional.
Pada 2026, Komdigi menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai 2,81 watt per kapita. Angka ini meningkat 91% dari target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita.
Peningkatan kapasitas ini akan berlanjut secara bertahap. Kapasitas ditargetkan mencapai 4,18 watt per kapita pada 2027. Kemudian, melonjak menjadi 5,53 watt per kapita pada 2028. Puncaknya, kapasitas diharapkan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029. Secara keseluruhan, kapasitas pusat data nasional diproyeksikan meningkat hampir lima kali lipat dalam lima tahun.
Komdigi juga fokus pada penguatan kebijakan pendukung. Ini termasuk rekomendasi pengembangan pusat data, layanan komputasi awan, dan peningkatan indeks ruang digital. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.
Analisis Dampak Regulasi Terhadap Pertumbuhan Sektor
Tren pertumbuhan industri pusat data di Indonesia menunjukkan sinyal positif. Banyak investasi besar, baik dari pemain lokal maupun global, mulai masuk. Anggota IDPRO kini masif membangun fasilitas hyperscale menggunakan energi terbarukan dan teknologi efisiensi daya terkini.
Namun demikian, target peningkatan kapasitas yang masif oleh Komdigi tidak akan tercapai tanpa regulasi yang mendukung. Koordinasi efektif antara IDPRO, PLN, dan regulator menjadi sangat krusial. Penyederhanaan perizinan data center melalui kebijakan satu pintu mutlak diperlukan. Langkah ini memastikan investasi dapat dieksekusi cepat, mendorong pertumbuhan sektor, sekaligus mendukung pencapaian ambisi digital Indonesia hingga 2029.
