Meutya Hafid: Transformasi Digital ASEAN Harus Utamakan Akses Merata

• Kecepatan Transformasi Digital ASEAN harus diukur berdasarkan pemerataan akses teknologi, bukan hanya nilai ekonomi digital atau adopsi AI.
• Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyebarluaskan teknologi kepada 280 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.
• Peningkatan literasi digital wajib menjadi fokus utama agar bonus demografi memberikan manfaat optimal bagi kawasan.
• Penguatan kerja sama regional diwujudkan melalui Digital Economic Framework Agreement (DEFA) untuk konektivitas lintas negara.

---

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara tegas menyatakan bahwa tolok ukur utama kemajuan digital di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh sebatas adopsi teknologi mutakhir. Menurut Meutya, menilai keberhasilan Transformasi Digital ASEAN hanya dari besaran ekonomi digital atau penetrasi Artificial Intelligence (AI) adalah pandangan yang keliru. Ia menekankan bahwa sejauh mana teknologi dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat luas menjadi kriteria evaluasi yang paling esensial.

Meutya menyampaikan pandangan ini dalam sesi diskusi bertajuk “Is Asean Moving Fast Enough?” pada ajang bergengsi World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Sesi tersebut berlangsung pada Kamis (22/1/2026). Pertanyaan krusial yang harus dijawab, kata Meutya, bukanlah seberapa cepat ASEAN bergerak, melainkan "cepat untuk siapa dan ke arah mana." Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat dari Transformasi Digital ASEAN benar-benar dirasakan oleh 700 juta penduduk kawasan.

Mengukur Kecepatan Transformasi Digital ASEAN: Bukan Sekadar Angka Ekonomi

Meutya Hafid menilai, diskusi mengenai perkembangan digital seringkali terperangkap dalam indikator kuantitatif yang sempit. Indikator ini mencakup data seperti pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dan tingginya penetrasi AI. Padahal, fokus utama seharusnya bergeser.

Menurut dia, kemampuan menyebarluaskan teknologi ke seluruh lapisan masyarakat adalah definisi sebenarnya dari kecepatan transformasi. Inilah yang menjadi prioritas utama Indonesia dan mayoritas negara anggota ASEAN lainnya.

Tantangan Pemerataan Akses di Kawasan Kepulauan

Indonesia menghadapi tantangan geografis yang unik dalam hal pemerataan akses teknologi. Negara kepulauan ini memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.

Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan penyebaran akses teknologi secara adil. Tantangan ini menuntut fokus yang lebih mendalam dibandingkan sekadar mengejar adopsi teknologi paling canggih di ibu kota.

Literasi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Kunci Utama

Infrastruktur jaringan, meskipun vital, bukanlah satu-satunya penentu kesiapan digital. Meutya menekankan bahwa percepatan pembangunan jaringan tidak akan memberikan dampak optimal tanpa peningkatan kemampuan SDM.

Peningkatan literasi digital wajib menjadi program prioritas, khususnya bagi generasi muda. Bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan jika angkatan kerja tersebut terampil. Maka dari itu, negara-negara ASEAN perlu melihat seberapa cepat mereka mampu mengedukasi dan meliterasi rakyatnya.

Memperkuat Konektivitas Regional Melalui DEFA

Dalam kesempatan yang sama, Meutya menyoroti upaya ASEAN dalam memperkuat fondasi ekonomi digital bersama. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Digital Economic Framework Agreement (DEFA).

Kerangka perjanjian ini dirancang sebagai perjanjian perdagangan digital sekaligus sebagai “sistem operasi” kawasan. DEFA berfungsi memperkuat konektivitas digital lintas negara anggota. Implementasi sistem pembayaran QRIS yang kini dapat digunakan di Thailand dan Malaysia, menunjukkan contoh konkret dari interoperabilitas digital ASEAN.

Proyeksi Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Panjang

Selain integrasi digital, Meutya Hafid menekankan bahwa posisi netral ASEAN dalam dinamika geopolitik global menjadi kekuatan strategis tersendiri. Netralitas tersebut menjamin bahwa kawasan Asia Tenggara selalu terbuka bagi seluruh dunia.

Netralitas ini memberikan kepastian investasi dan kerja sama digital. Pada akhirnya, keberhasilan Transformasi Digital ASEAN tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang berputar. Keberhasilan riil diukur dari seberapa banyak warga negara—dari perkotaan hingga pulau terpencil—yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan holistik ini menjadi landasan kebijakan jangka panjang ASEAN.