ATSI Desak Evaluasi Regulasi Telekomunikasi, Soroti Beban BHP

ATSI Desak Evaluasi Regulasi Telekomunikasi, Soroti Beban BHP
Sumber :
  • Istimewa

Kebijakan yang ada cenderung hanya mengatur pemain lama. Sebaliknya, pemain baru di ruang digital seringkali tidak memiliki kewajiban setara. Merza menekankan pentingnya menciptakan kesetaraan kewajiban. Ini akan memastikan semua pelaku, baik lama maupun baru, dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Pandi Tetapkan Target 1,5 Juta Pengguna Domain pada 2026

Ancaman Investasi Industri Telko

Pandangan serupa disampaikan oleh Ketua Bidang Industri IoT, AI & Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Teguh Prasetyo. Teguh Prasetyo menilai penyedia konektivitas (telco) belum memperoleh manfaat yang seimbang dari kehadiran platform digital global.

Rahasia Presisi Dapur: 2 Gadget Dapur Jepang Ini Ubah Memasak Jadi Ritual Zen

Kondisi ini wajib menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan adanya ruang fiskal yang sehat, industri telekomunikasi dapat meningkatkan investasi. “Ini yang harus diperhatikan. Enggak besar mintanya teman-teman telco, sehingga bisa balik lagi ke double digit. Teman-teman telco sehat lagi,” ujar Teguh. Jika industri telco sehat, mereka mampu kembali menggenjot investasi infrastruktur.

Sorotan Pajak Digital: Kesenjangan Penerimaan Negara

Kamera Digital Taktil Camera (1): Jawab Kelelahan Generasi Layar

Ketimpangan regulasi ini juga berdampak pada penerimaan negara. Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Dyah Ayu, menilai terdapat kesenjangan signifikan dalam sisi perpajakan dari sektor ekonomi digital. Celios mengusulkan penerapan pajak ekonomi digital yang efektif terhadap perusahaan Over-The-Top (OTT) global.

Dyah mengungkapkan pendapatan perusahaan digital raksasa di Indonesia tergolong sangat besar. Ia mencontohkan Meta, yang memiliki pendapatan sekitar Rp120 triliun dengan laba bersih mencapai Rp45 triliun di Indonesia.

Namun, mekanisme pajak langsung yang efektif bagi perusahaan digital tersebut belum tersedia. Pasalnya, pengenaan pajak masih sering bergantung pada keberadaan kantor fisik di Indonesia.

Urgensi Reformasi Kebijakan untuk Pertumbuhan Sehat

Pemerintah harus segera merespons tuntutan industri terkait Regulasi Telekomunikasi. Evaluasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) merupakan langkah awal penting untuk menyeimbangkan beban operasional. Menciptakan lapangan bermain yang setara antara operator telekomunikasi dan platform OTT adalah kunci. Dengan kesetaraan kewajiban, industri digital di Indonesia akan terdorong menuju pertumbuhan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemampuan investasi infrastruktur nasional.