KUHAP 2026 Berlaku: Dampak ke UU ITE dan Korporasi Wajib Tahu
- Istimewa
“Mereka sebagai korporasi harus bisa menyesuaikan diri. Aturan ini menuntut perubahan cara berpikir,” kata Timothy.
Mengenal Deferred Prosecution Agreement (DPA)
Salah satu instrumen prosedural baru yang paling penting di KUHAP baru adalah DPA atau Deferred Prosecution Agreement. DPA berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Dalam skema DPA, jaksa biasanya menawarkan kesepakatan kepada perusahaan yang tersangkut pidana. Sebagai imbalannya, perusahaan harus melakukan perbaikan fundamental. Perbaikan ini termasuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan merevisi kebijakan internal.
Timothy menjelaskan bahwa pendekatan terbaik adalah pencegahan sejak dini. Korporasi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengenali potensi risiko pidana sejak awal. Langkah proaktif ini mencegah masalah hukum berkembang sampai ke tahap penuntutan yang memakan waktu dan biaya.
Prospek Perubahan Hukum Acara Pidana
Aturan baru ini, meski menantang, dinilai positif oleh para praktisi. KUHAP 2026 sebenarnya membantu perusahaan memperbaiki sistem dan kinerja secara keseluruhan. Revisi ini menandai pergeseran cara pandang dalam hukum acara pidana Indonesia.
Perusahaan kini memerlukan arahan jelas mengenai cara beradaptasi paling aman. KUHAP 2026 memperkenalkan berbagai instrumen baru dalam penanganan perkara. Ini termasuk restorative justice, pengakuan bersalah, saksi mahkota, denda damai, dan tentu saja, Deferred Prosecution Agreement (DPA). Semua instrumen ini menuntut kesiapan adaptasi di dunia korporasi.
