Krisis! 90% Impor Dominasi E-commerce, UMKM Lokal Terancam Gulung Tikar

• 90% produk yang beredar di platform e-commerce Indonesia saat ini didominasi oleh barang impor, memicu krisis bagi pelaku UMKM.
• Penjual lokal kesulitan bersaing karena disparitas Harga Pokok Penjualan (HPP) yang jauh lebih tinggi dibandingkan barang impor murah.
• Praktik 'cloning produk' dari luar negeri, yang meniru data produk terlaris, semakin memperburuk Persaingan Produk Impor E-commerce di pasar domestik.

---

UMKM Lokal menghadapi tantangan paling brutal dalam sejarah digitalisasi. Penjual online mengaku kewalahan bersaing dengan banjirnya produk impor murah di berbagai platform seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Situasi ini mengonfirmasi data Kementerian UMKM yang menyebut 90% produk yang beredar di platform digital nasional merupakan barang impor. Kondisi ekstrem ini menciptakan persaingan produk impor e-commerce yang tidak sehat, memaksa banyak penjual lokal berada di ambang kebangkrutan.

Ancaman Nyata: Penjualan Anjlok Akibat Dumping Harga

Penjualan seller lokal anjlok drastis seiring meningkatnya dominasi toko asing, terutama dari China. Aldo (30), seorang penjual e-commerce veteran, menceritakan pengalamannya. Ia menjelaskan bahwa seller asing membuka akun langsung di Marketplace (MP) Indonesia, memproduksi barang di China, lalu memenangkan pasar dengan harga sangat rendah.

Untuk bertahan, penjual kini wajib memiliki modal finansial sangat kuat. Modal besar ini diperlukan untuk memproduksi barang dalam skala masif. Hanya dengan produksi volume besar, UMKM lokal berpotensi menekan biaya produksi agar sedikit mendekati harga jual produk impor.

Disparitas Harga dan Praktik Cloning Produk

Aldo bersama komunitas seller menyoroti praktik cloning produk yang masif. Praktik ini melibatkan pemanfaatan data produk terlaris di Indonesia. Data tersebut diolah, lalu diproduksi kembali di negara asal marketplace untuk menguasai pangsa pasar.

Memang, produk kloning tersebut tidak selalu sama persis dengan aslinya. Namun, permasalahan utama terletak pada harga jualnya. Harga Pokok Penjualan (HPP) di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti China, Vietnam, atau Filipina. Negara-negara tersebut mendapatkan dukungan pemerintah yang kuat untuk menembus pasar global.

Aldo menegaskan, seller di Indonesia otomatis kalah saing saat membicarakan harga jual dengan negara-negara tersebut. Persaingan harga yang berada jauh di bawah standar normal merusak pasar. Konsumen cenderung memilih produk termurah dan berkualitas standar, sehingga banyak penjual lokal gulung tikar.

Tekanan Bahan Baku dan Tren Impor Bebas

Selain gempuran produk impor jadi, penjual e-commerce lokal menghadapi tekanan ganda. Kenaikan harga bahan baku, yang sebagian besar masih harus diimpor (misalnya bahan baku tekstil), seharusnya mendorong kenaikan harga jual ke konsumen.

Ironisnya, harga barang jadi justru terus tertekan. Ketatnya persaingan produk impor e-commerce dan melimpahnya produk murah domestik menciptakan dilema besar. Penjual harus menjual rugi atau gulung tikar.

Aldo juga menyoroti maraknya konten edukasi di media sosial. Konten ini mengajak masyarakat untuk menjadi importir dengan iming-iming keuntungan besar. Menurutnya, tren tersebut akhirnya hanya menjual kelas edukasi impor. Praktik ini pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi nasional karena makin banyak barang masuk ke Indonesia tanpa kontrol.

Analisis dan Harapan Masa Depan

Struktur UMKM nasional menunjukkan kerentanan ini. Sebanyak 99,71% dari UMKM didominasi usaha mikro. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Sebelumnya, data Kementerian UMKM memperlihatkan produk impor dijual dengan harga tak wajar. Contohnya, kerudung seharga Rp6.997 per pcs atau kemeja Rp20.000 per pcs. Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 masih didominasi skema mikro (69,8%).

Padahal, kontribusi UMKM Lokal terhadap ekspor nonmigas nasional baru mencapai 15,7%. Partisipasi Indonesia dalam Global Value Chain (GVC) juga masih rendah, yakni di level 4,1%.

UMKM lokal sangat berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis. Mereka memerlukan edukasi dan pendampingan intensif agar mampu menembus pasar ekspor. Penguatan UMKM yang berorientasi ekspor dapat menjadi solusi efektif untuk memperkuat perekonomian nasional, alih-alih terus berperang dengan persaingan produk impor e-commerce di pasar domestik.