Update DJI Drone Ban: Aturan Baru & Nasib Firmware hingga 2027
- Istimewa
- Larangan fokus pada pembatasan impor dan izin radio baru, bukan penyitaan unit lama.
- Perangkat lama tetap mendapatkan dukungan pembaruan firmware hingga Januari 2027.
- DJI tidak masuk dalam Blue UAS Cleared List, memicu risiko rantai pasok bagi bisnis.
- Operator disarankan melakukan inventarisasi unit untuk memitigasi gangguan operasional.
Isu mengenai DJI drone ban kini memasuki babak baru yang menuntut perhatian ekstra dari pemilik maupun operator drone profesional. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas berakhirnya tenggat waktu pemeriksaan keamanan formal yang ditetapkan oleh regulasi keamanan nasional. Pemerintah kini membatasi persetujuan alat radio dan impor produk baru dari vendor tertentu yang dianggap berisiko tinggi. Hal ini tentu memicu kekhawatiran massal mengenai masa depan penggunaan teknologi DJI di pasar lokal.
Dampak DJI Drone Ban Terhadap Operasional Perangkat
Banyak pengguna salah memahami arti dari kebijakan DJI drone ban yang sedang berlangsung. Faktanya, aturan ini menyasar pada penghentian otorisasi FCC untuk model-model terbaru yang akan masuk ke pasar. Artinya, produsen tidak dapat lagi mengimpor atau menjual model drone baru yang belum memiliki izin sebelum aturan berlaku. Namun, bagi Anda yang sudah memiliki unit DJI dengan sertifikasi lama, perangkat tersebut tetap legal untuk diterbangkan sesuai aturan otoritas penerbangan sipil.
Meskipun demikian, pembatasan ini memaksa vendor tertentu masuk ke dalam FCC Covered List. Daftar tersebut menutup pintu bagi perangkat baru untuk mendapatkan izin frekuensi radio yang legal. Kondisi ini menciptakan celah besar dalam ketersediaan stok model terbaru di masa depan. Oleh karena itu, operator harus lebih bijak dalam merencanakan pengadaan armada baru agar tidak terjebak dalam masalah legalitas impor.
Status Keamanan dan Dukungan Firmware hingga 2027
Kabar baik bagi pengguna lama adalah adanya masa tenggang untuk dukungan perangkat lunak. Regulasi memberikan kelonggaran sehingga perangkat yang sudah berizin tetap bisa menerima pembaruan firmware DJI 2027. Dukungan ini sangat krusial untuk memastikan perbaikan celah keamanan dan pembaruan fungsi tetap berjalan optimal. Tanpa firmware yang mutakhir, risiko serangan siber atau kegagalan sistem pada perangkat komersial akan meningkat drastis.
Pengecualian pada Blue UAS Cleared List
Di tengah ketatnya aturan, pemerintah menyediakan jalur khusus melalui program Blue UAS Cleared List. Program ini hanya mencantumkan merek yang telah lulus uji ketat terkait rantai pasok dan keamanan siber. Sayangnya, hingga saat ini DJI belum termasuk dalam daftar tersebut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi produsen kompetitor yang berada dalam daftar untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh DJI akibat kendala sertifikasi radio.
Langkah Strategis Menghadapi Perubahan Regulasi
Menghadapi tantangan DJI drone ban, pelaku bisnis dan operator hobi perlu mengambil langkah preventif yang cepat. Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua model drone yang Anda miliki. Pastikan Anda mencatat tanggal sertifikasi dan masa dukungan vendor agar operasional tidak terhenti secara mendadak. Selain itu, pastikan cadangan kontrak layanan atau suku cadang telah diamankan setidaknya hingga masa dukungan berakhir pada Januari 2027.
Bagi perusahaan yang bergantung pada layanan fotografi udara atau inspeksi, evaluasi risiko rantai pasok menjadi hal yang mendesak. Mulailah mempertimbangkan vendor alternatif yang sudah terdaftar dalam Blue UAS Cleared List atau memiliki jalur sertifikasi yang jelas. Dengan persiapan matang, Anda dapat meminimalkan dampak gangguan pasokan dan tetap mematuhi regulasi penerbangan yang berlaku. Adaptasi cepat terhadap isu DJI drone ban ini akan menentukan keberlanjutan bisnis layanan udara Anda di masa depan.
