Sidak Kantor Meta Komdigi: Bongkar Rendahnya Kepatuhan Judi Online
- Istimewa
- Menkomdigi Meutya Hafid memimpin sidak mendadak ke kantor operasional Meta di Jakarta.
- Tingkat kepatuhan Meta dalam menindak judi online dan disinformasi (DFK) hanya sebesar 28,47 persen.
- Pemerintah memberikan peringatan keras berdasarkan Pasal 40 UU ITE terkait pembiaran konten ilegal.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin langsung agenda sidak kantor Meta di Jakarta pada Rabu (4/3/2026). Langkah tegas ini menjadi respons pemerintah terhadap rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut. Meta dinilai gagal memoderasi konten ilegal secara efektif di Indonesia.
Alasan Utama Sidak Kantor Meta Komdigi dan Temuan Lapangan
Pemerintah menyoroti kinerja moderasi Meta yang sangat minim dalam menangani konten judi online serta Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK). Berdasarkan data pemantauan terbaru, tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten ilegal hanya mencapai angka 28,47 persen.
Angka tersebut jauh di bawah standar platform digital lain yang beroperasi di tanah air. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar karena jumlah pengguna layanan Meta di Indonesia sangat masif. Saat ini, pengguna Facebook dan WhatsApp di Indonesia masing-masing telah menembus 112 juta orang.
Dalam kegiatan sidak kantor Meta ini, Meutya Hafid menggandeng sejumlah pejabat lintas lembaga strategis. Hadir pula Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Deputi VI BIN, hingga perwakilan dari BSSN, TNI, dan Bareskrim Polri. Kehadiran tim gabungan ini menegaskan urgensi isu keamanan nasional di ruang siber.
Ancaman Disinformasi dan Dampak Sosial Masyarakat
Meutya Hafid menegaskan bahwa lambatnya respons platform dalam menghapus konten berbahaya dapat mengancam keselamatan publik. Ia menyoroti bagaimana konten DFK sering kali memicu polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat.
"Konten DFK ini mengancam nyawa masyarakat Indonesia, tapi Meta bisa dengan santai membiarkan," tegas Meutya di lokasi sidak. Pemerintah menilai pembiaran informasi menyesat tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga melemahkan kohesi sosial bangsa.
Oleh karena itu, pemerintah mendesak Meta untuk segera mempercepat penghapusan konten ilegal. Fokus utama mencakup pemberantasan judi online, disinformasi kesehatan, hingga praktik eksploitasi seksual yang masih marak di platform mereka.
