Sidak Kantor Meta Komdigi: Bongkar Rendahnya Kepatuhan Judi Online
- Istimewa
- Menkomdigi Meutya Hafid memimpin sidak mendadak ke kantor operasional Meta di Jakarta.
- Tingkat kepatuhan Meta dalam menindak judi online dan disinformasi (DFK) hanya sebesar 28,47 persen.
- Pemerintah memberikan peringatan keras berdasarkan Pasal 40 UU ITE terkait pembiaran konten ilegal.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin langsung agenda sidak kantor Meta di Jakarta pada Rabu (4/3/2026). Langkah tegas ini menjadi respons pemerintah terhadap rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut. Meta dinilai gagal memoderasi konten ilegal secara efektif di Indonesia.
Alasan Utama Sidak Kantor Meta Komdigi dan Temuan Lapangan
Pemerintah menyoroti kinerja moderasi Meta yang sangat minim dalam menangani konten judi online serta Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK). Berdasarkan data pemantauan terbaru, tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten ilegal hanya mencapai angka 28,47 persen.
Angka tersebut jauh di bawah standar platform digital lain yang beroperasi di tanah air. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar karena jumlah pengguna layanan Meta di Indonesia sangat masif. Saat ini, pengguna Facebook dan WhatsApp di Indonesia masing-masing telah menembus 112 juta orang.
Dalam kegiatan sidak kantor Meta ini, Meutya Hafid menggandeng sejumlah pejabat lintas lembaga strategis. Hadir pula Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Deputi VI BIN, hingga perwakilan dari BSSN, TNI, dan Bareskrim Polri. Kehadiran tim gabungan ini menegaskan urgensi isu keamanan nasional di ruang siber.
Ancaman Disinformasi dan Dampak Sosial Masyarakat
Meutya Hafid menegaskan bahwa lambatnya respons platform dalam menghapus konten berbahaya dapat mengancam keselamatan publik. Ia menyoroti bagaimana konten DFK sering kali memicu polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat.
"Konten DFK ini mengancam nyawa masyarakat Indonesia, tapi Meta bisa dengan santai membiarkan," tegas Meutya di lokasi sidak. Pemerintah menilai pembiaran informasi menyesat tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga melemahkan kohesi sosial bangsa.
Oleh karena itu, pemerintah mendesak Meta untuk segera mempercepat penghapusan konten ilegal. Fokus utama mencakup pemberantasan judi online, disinformasi kesehatan, hingga praktik eksploitasi seksual yang masih marak di platform mereka.
Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 40 UU ITE
Pemerintah menjalankan langkah ini dengan landasan hukum yang kuat, yakni Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Regulasi ini memberikan mandat penuh kepada negara untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum nasional.
Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib bertanggung jawab penuh atas keamanan ruang digital yang mereka kelola. Meta harus mematuhi aturan hukum Indonesia jika ingin terus mengoperasikan layanannya secara legal.
Melalui momentum sidak kantor Meta ini, pemerintah memberikan sinyal kuat kepada seluruh platform global. Ruang digital Indonesia harus bersih dari praktik ilegal yang merugikan rakyat demi menjaga kedaulatan informasi nasional.
Langkah Tegas Pemerintah Terhadap Platform Digital ke Depan
Komdigi berkomitmen untuk terus memantau perkembangan sistem moderasi Meta setelah inspeksi ini berakhir. Pemerintah menuntut perbaikan sistem otomatis dan penambahan personil moderasi lokal agar penanganan konten ilegal lebih responsif.
Jika Meta tetap mengabaikan teguran ini, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah administratif yang lebih berat. Perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya judi online dan hoaks tetap menjadi prioritas utama kedaulatan digital Indonesia.
