Mega Skandal Baru! Usai Kasus Pertamina, Kini PLN Diduga Korupsi Rp1,2 Triliun

"Belum bisa saya konfirmasikan sekarang," tambahnya.

PLN Belum Beri Tanggapan Resmi

Di sisi lain, meskipun kasus ini telah menyita perhatian publik, pihak PLN hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Leo Manurung, Manajer Hubungan Media PLN, dan Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, belum bersedia memberikan komentar meskipun sudah dimintai keterangan oleh media.

Sikap diam PLN ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Apalagi, kasus ini tidak hanya berdampak pada citra perusahaan, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor energi nasional.

Publik Desak Transparansi dan Penegakan Hukum Tegas

Melihat besarnya kerugian negara serta potensi kerugian yang lebih luas terhadap penyediaan listrik di Kalimantan Barat, banyak pihak mendesak proses penyelidikan ini dilakukan secara terbuka dan transparan.

Bila terbukti bersalah, mereka menuntut agar para pelaku, baik dari pihak PLN, swasta, maupun pejabat terkait, dijatuhi hukuman berat sesuai aturan hukum.

Apalagi, kasus dugaan korupsi Pertamina yang belum tuntas menambah rentetan kasus besar di sektor energi Indonesia. Masyarakat kini semakin geram dan menuntut pemerintah serta aparat hukum tidak bermain-main dalam menuntaskan kasus ini.

Dampak Buruk untuk Masyarakat

Selain kerugian negara yang fantastis, kegagalan proyek ini mengancam pasokan listrik di Kalimantan Barat, yang seharusnya dapat diandalkan melalui proyek PLTU tersebut. Hal ini bisa berdampak pada investasi, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga kualitas hidup masyarakat setempat.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi di tubuh PLN menjadi tamparan keras bagi sektor energi Indonesia. Proyek vital seperti PLTU yang seharusnya menopang kebutuhan listrik rakyat malah jadi ladang bancakan korupsi.

Kortastipidkor Polri diharapkan segera mengungkap fakta-fakta penting dan menyeret pihak-pihak yang terlibat ke meja hijau, agar keadilan benar-benar ditegakkan. Publik menanti, apakah hukum bisa adil untuk semua, atau hanya tajam ke bawah?