Bocor! Jutaan Panggilan Telepon Warga Palestina Direkam dan Disimpan di Server Microsoft oleh Israel

Bocor! Jutaan Panggilan Telepon Warga Palestina Direkam dan Disimpan di Server Microsoft oleh Israel
Sumber :
  • Microsoft News

“Ketika mereka perlu menangkap seseorang dan tidak punya alasan kuat, mereka mencari ‘alasan’ dari percakapan yang direkam,” ujar seorang narasumber anonim yang dikutip Arab News.

Israel Masih Menguasai Gaza Meski Gencatan Senjata Berjalan, Apa yang Terjadi?

Volume Data yang Fantastis

Hingga pertengahan 2025, lebih dari 11.500 terabyte data — atau setara dengan 200 juta jam rekaman audio — tersimpan di server Microsoft Azure yang berlokasi di Belanda dan Irlandia. Meskipun tidak semua data dipastikan berasal dari Unit 8200, volume tersebut menggambarkan skala besar operasi pengumpulan informasi ini.

Masjid di Tepi Barat Dibakar, Tuduhan Apartheid Israel Kembali Menguat

Dalam proses pengembangan sistem, Microsoft dikabarkan bekerja sama langsung dengan insinyur Unit 8200 untuk menerapkan sistem keamanan berlapis. Proyek ini tergolong sangat rahasia. Bahkan staf Microsoft dilarang menyebut nama Unit 8200 dalam komunikasi internal.

Laporan menyebutkan bahwa Israel berencana memindahkan hingga 70% data militernya, termasuk informasi sangat rahasia, ke layanan cloud Microsoft dalam waktu dekat.

Israel Terbelah: Pengacara Militer Bongkar Dugaan Kejahatan Perang di Gaza

Respons Microsoft

Menanggapi tudingan ini, Microsoft membantah telah mengetahui penggunaan Azure untuk pengawasan sipil. “Microsoft tidak pernah menyadari adanya penyimpanan percakapan telepon seluler warga sipil Palestina di layanan kami,” jelas perusahaan teknologi asal AS itu dalam pernyataan resminya.

Perusahaan tersebut juga menegaskan bahwa keterlibatannya dengan Unit 8200 hanya terbatas pada penguatan keamanan siber serta perlindungan terhadap ancaman dari negara atau kelompok teroris.

Isu Etika dan Hak Privasi

Kasus ini memicu perdebatan luas mengenai etika penggunaan teknologi oleh lembaga negara, terutama dalam konteks konflik bersenjata. Pengawasan besar-besaran terhadap warga sipil, terlebih tanpa persetujuan, dinilai melanggar hak asasi manusia dan privasi individu.

Selain itu, fakta bahwa perusahaan teknologi global seperti Microsoft terlibat, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam kerja samanya dengan lembaga militer.


Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di :
Instagram @gadgetvivacoid
Facebook Gadget VIVA.co.id
X (Twitter) @gadgetvivacoid
Whatsapp Channel Gadget VIVA
Google News Gadget