Alasan Payment ID BI Batal Diluncurkan

Peluncuran sistem ini rencananya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan berjalan mulai tahun 2027, kemudian tahap selanjutnya pada tahun 2029 dengan melibatkan berbagai lembaga terkait.

Kekhawatiran Soal Keamanan Data Pribadi

Sistem ini sempat memicu kekhawatiran publik. Banyak yang takut kalau Payment ID akan digunakan pemerintah untuk memantau atau "memata-matai" transaksi pribadi. Tapi, pihak Bank Indonesia langsung menepis kekhawatiran ini.

Dicky memastikan bahwa Bank Indonesia tidak akan menggunakan Payment ID untuk mengintip transaksi perorangan. Dia menegaskan, Bank Sentral hanya fokus pada ranah kebijakan publik, bukan urusan pribadi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang ketat.

Justru, Payment ID punya tujuan yang lebih besar. Sistem ini akan digunakan untuk mengukur potensi perekonomian di sektor-sektor tertentu. Dengan melihat pola konsumsi dan transaksi masyarakat, pemerintah bisa mendapatkan data akurat untuk membuat kebijakan yang tepat.

Membantu UMKM dan Memperkuat Analisis Keuangan

Payment ID juga bisa jadi "jembatan" bagi UMKM yang selama ini kesulitan mengakses perbankan. Banyak UMKM yang tidak punya riwayat kredit, sehingga bank sulit memberikan pinjaman. Dengan adanya Payment ID, informasi transaksi mereka bisa terekam, sehingga bank bisa lebih mudah menilai kelayakan kreditnya.

Halaman Selanjutnya

Intinya, Payment ID tidak akan menggantikan sistem yang sudah ada, seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Sebaliknya, sistem ini akan melengkapi dan memperkuat analisis di sektor keuangan digital, terutama dalam penyaluran kredit.