Dinonaktifkan dari DPR, Lima Politisi Ini Tetap Kantongi Ratusan Juta Per Bulan!

• Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai bentuk sikap tegas terhadap perilaku yang dinilai meresahkan masyarakat. Langkah ini diambil guna menjaga citra partai dan DPR sebagai lembaga legislatif yang profesional.

PAN:

• Fraksi PAN juga menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai respons terhadap tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan etika. Sikap ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen PAN terhadap good governance dan integritas politik.

Reaksi Publik

Keputusan ini tentu memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian publik mempertanyakan relevansi pelaksanaan tugas seorang anggota DPR jika mereka sudah dinonaktifkan oleh partainya. Namun, secara hukum, hak keuangan tetap berlaku sesuai aturan yang berlaku.

Dengan tetap menerima gaji dan tunjangan, kelima anggota DPR ini menjadi sorotan baru dalam pembahasan efektivitas pengawasan terhadap anggaran negara. Beberapa pihak menyoroti perlunya reformasi sistem pengelolaan anggaran DPR agar lebih transparan dan akuntabel.

Kesimpulan:

Meskipun telah dinonaktifkan oleh partai politiknya, kelima anggota DPR tetap berhak atas gaji dan tunjangan penuh sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Langkah menonaktifkan anggota DPR ini dilakukan sebagai upaya memperkuat disiplin dan etika politik, namun tetap memunculkan pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran negara.