Inilah Akibatnya Jika Pemerintah Tak Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat!

Solusi untuk Memenuhi Tuntutan

Untuk mencegah eskalasi situasi yang lebih buruk, para ahli menyarankan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah:

1. Bentuk Tim Independen

Bhima Yudhistira menekankan perlunya pembentukan tim independen guna memastikan bahwa tuntutan masyarakat dapat diproses secara adil dan transparan. "Celios mendesak Pemerintah untuk segera bentuk tim independen agar tuntutan masyarakat dapat terpenuhi secara sistematis," katanya.

2. Reformasi Pajak yang Adil

Masalah utama yang mendasari banyak tuntutan adalah ketidakadilan dalam sistem pajak. Bhima menyarankan agar tarif PPN dikembalikan dari 11% menjadi 8% untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, ia mendesak percepatan pembahasan pajak kekayaan (Wealth Tax) melalui Peraturan Presiden (Perpu) jika perlu.

3. Tutup Kebocoran Pajak Industri Ekstraktif

Sebagai langkah tambahan, Bhima menegaskan bahwa pemerintah harus fokus menutup kebocoran pajak di sektor industri ekstraktif, bukan mengejar pelaku usaha kecil seperti warung eceran. Langkah ini diperlukan agar target pajak tahun 2026 yang meningkat 13% dapat dicapai tanpa menambah beban masyarakat.

Kesimpulan

Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk merespons 17+8 tuntutan rakyat dengan bijak dan cepat. Jika tidak ditangani secara serius, risiko ekonomi dan sosial yang muncul dapat sangat merugikan bangsa. Mulai dari pelemahan nilai rupiah, gangguan aktivitas produksi, hingga penurunan daya tarik investasi, semua menjadi konsekuensi nyata dari ketidakpemenuhan tuntutan ini. Oleh karena itu, solusi konkret seperti pembentukan tim independen, reformasi pajak yang adil, dan penutupan kebocoran pajak menjadi langkah-langkah penting yang perlu segera diambil.